Pak Ahok, untuk Siapa Reklamasi Pantai Jakarta?

Kompas.com - 04/04/2016, 06:57 WIB
Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai pegiat lingkungan hidup akan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan banjir dan rob. KOMPAS / AGUS SUSANTOReklamasi pantai utara Jakarta dinilai pegiat lingkungan hidup akan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan banjir dan rob.
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com — Tanpa ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak sulit menjawab pertanyaan "untuk siapa reklamasi pantai Jakarta diberikan?". Sejumlah keterangan, fakta, dan data mengemuka tanpa diminta di dunia yang serba terhubung ini.

Sejak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang menerima uang Rp 1.140.000.000 dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), Kamis (31/3/2016), jawaban atas pertanyaan di atas muncul ke permukaan.

Jawaban pertama dan terutama untuk reklamasi Jakarta yang akan mewujud dalam 17 pulau itu langsung menunjuk kepada sembilan pengembang.

Pengembang itu adalah Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan APL yang menyuap M Sanusi), Pelindo II, Manggala Krida Yudha, Taman Harapan Indah, dan Jaladri Kartika Ekapaksi. Lima pengembang ini masing-masing mendapat izin prinsip atas satu pulau.

Empat pengembang lain adalah Jakarta Propertindo (2 pulau), KEK Marunda (2 pulau), Pembangunan Jaya Ancol (4 pulau), Kapuk Naga Indah (5 pulau). Kapuk Naga Indah yang mengembangkan lima pulau adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group.

Reklamasi Jakarta dalam wujud 17 pulau ini untuk sementara diberi nama Pulau A hingga Q. Dilihat dari ketinggian, 17 pulau ini akan menyerupai kalung dengan untaian batu permata di cekungan garis pantai Jakarta sepanjang sekitar 32 kilometer.

Untuk 17 pulau ini, izin prinsip sudah dikeluarkan dalam Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Peraturan ini ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 19 September 2012, atau sebulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Namun, peraturan gubernur itu tidak lahir tiba-tiba. Di atasnya adalah Peraturan Presiden No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur.

Peraturan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Agustus 2008, atau dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan maju lagi dalam Pemilu Presiden 2009 dan terpilih pada periode kedua.

Di atas peraturan presiden ini, ada Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan ini ditandatangani Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995, atau pada akhir masa kejayaannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X