Pak Ahok, untuk Siapa Reklamasi Pantai Jakarta?

Kompas.com - 04/04/2016, 06:57 WIB
KOMPAS / AGUS SUSANTO Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai pegiat lingkungan hidup akan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan banjir dan rob.

KOMPAS.com — Tanpa ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak sulit menjawab pertanyaan "untuk siapa reklamasi pantai Jakarta diberikan?". Sejumlah keterangan, fakta, dan data mengemuka tanpa diminta di dunia yang serba terhubung ini.

Sejak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang menerima uang Rp 1.140.000.000 dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), Kamis (31/3/2016), jawaban atas pertanyaan di atas muncul ke permukaan.

Jawaban pertama dan terutama untuk reklamasi Jakarta yang akan mewujud dalam 17 pulau itu langsung menunjuk kepada sembilan pengembang.

Pengembang itu adalah Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan APL yang menyuap M Sanusi), Pelindo II, Manggala Krida Yudha, Taman Harapan Indah, dan Jaladri Kartika Ekapaksi. Lima pengembang ini masing-masing mendapat izin prinsip atas satu pulau.


Empat pengembang lain adalah Jakarta Propertindo (2 pulau), KEK Marunda (2 pulau), Pembangunan Jaya Ancol (4 pulau), Kapuk Naga Indah (5 pulau). Kapuk Naga Indah yang mengembangkan lima pulau adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group.

Reklamasi Jakarta dalam wujud 17 pulau ini untuk sementara diberi nama Pulau A hingga Q. Dilihat dari ketinggian, 17 pulau ini akan menyerupai kalung dengan untaian batu permata di cekungan garis pantai Jakarta sepanjang sekitar 32 kilometer.

Untuk 17 pulau ini, izin prinsip sudah dikeluarkan dalam Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Peraturan ini ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 19 September 2012, atau sebulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Namun, peraturan gubernur itu tidak lahir tiba-tiba. Di atasnya adalah Peraturan Presiden No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur.

Peraturan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Agustus 2008, atau dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan maju lagi dalam Pemilu Presiden 2009 dan terpilih pada periode kedua.

Di atas peraturan presiden ini, ada Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan ini ditandatangani Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995, atau pada akhir masa kejayaannya.

Posisi Ahok

Memegang izin prinsip dari Gubernur DKI Jakarta sebagai Ketua Badan Pengendali Reklamasi Jakarta saja tidak cukup bagi para pengembang untuk mendapat keuntungan. Dibutuhkkan izin lainnnya, yaitu izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin proyek/reklamasi untuk menjemput keuntungan itu.

Izin terakhir terkait rencana reklamasi ini dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam bentuk izin proyek/reklamasi atas Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Izin proyek/reklamasi Pulau F dan Pulau I ditandatangani pada 22 November 2015. Izin proyek/reklamasi Pulau K ditandatangani pada 17 November 2015.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHeru Margianto

Terkini Lainnya

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Megapolitan
Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Megapolitan
Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Megapolitan
Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 'Influencer'

Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 "Influencer"

Megapolitan
FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Megapolitan
Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Megapolitan
Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Megapolitan
Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Megapolitan
Amien Rais Membantah, 'People Power' Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Amien Rais Membantah, "People Power" Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

Megapolitan
Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Megapolitan
Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

Megapolitan
Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

Megapolitan

Close Ads X