Pak Ahok, untuk Siapa Reklamasi Pantai Jakarta?

KOMPAS.com — Tanpa ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak sulit menjawab pertanyaan "untuk siapa reklamasi pantai Jakarta diberikan?". Sejumlah keterangan, fakta, dan data mengemuka tanpa diminta di dunia yang serba terhubung ini.

Sejak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang menerima uang Rp 1.140.000.000 dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), Kamis (31/3/2016), jawaban atas pertanyaan di atas muncul ke permukaan.

Jawaban pertama dan terutama untuk reklamasi Jakarta yang akan mewujud dalam 17 pulau itu langsung menunjuk kepada sembilan pengembang.

Pengembang itu adalah Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan APL yang menyuap M Sanusi), Pelindo II, Manggala Krida Yudha, Taman Harapan Indah, dan Jaladri Kartika Ekapaksi. Lima pengembang ini masing-masing mendapat izin prinsip atas satu pulau.

Empat pengembang lain adalah Jakarta Propertindo (2 pulau), KEK Marunda (2 pulau), Pembangunan Jaya Ancol (4 pulau), Kapuk Naga Indah (5 pulau). Kapuk Naga Indah yang mengembangkan lima pulau adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group.

Reklamasi Jakarta dalam wujud 17 pulau ini untuk sementara diberi nama Pulau A hingga Q. Dilihat dari ketinggian, 17 pulau ini akan menyerupai kalung dengan untaian batu permata di cekungan garis pantai Jakarta sepanjang sekitar 32 kilometer.

Untuk 17 pulau ini, izin prinsip sudah dikeluarkan dalam Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Peraturan ini ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 19 September 2012, atau sebulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Namun, peraturan gubernur itu tidak lahir tiba-tiba. Di atasnya adalah Peraturan Presiden No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur.

Peraturan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Agustus 2008, atau dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan maju lagi dalam Pemilu Presiden 2009 dan terpilih pada periode kedua.

Di atas peraturan presiden ini, ada Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan ini ditandatangani Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995, atau pada akhir masa kejayaannya.

Posisi Ahok

Memegang izin prinsip dari Gubernur DKI Jakarta sebagai Ketua Badan Pengendali Reklamasi Jakarta saja tidak cukup bagi para pengembang untuk mendapat keuntungan. Dibutuhkkan izin lainnnya, yaitu izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin proyek/reklamasi untuk menjemput keuntungan itu.

Izin terakhir terkait rencana reklamasi ini dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam bentuk izin proyek/reklamasi atas Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Izin proyek/reklamasi Pulau F dan Pulau I ditandatangani pada 22 November 2015. Izin proyek/reklamasi Pulau K ditandatangani pada 17 November 2015.

doc. Bappeda DKI Jakarta. Gambar proyek reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta.

Ahok sebagai gubernur menuangkannya dalam SK Gubernur No 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Oleh pengembang, proyek Pulau G ini diberi nama Pluit City.