Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, dari era Soeharto sampai Ahok

Kompas.com - 04/04/2016, 10:05 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com - Selama satu dasawarsa terakhir, wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi.

Belakangan, wacana tersebut menguat, dihadirkan dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara.

Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.

PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.

Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda.

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU.

Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil, Rekening Bank Djeni Kosong, Habis Untuk Foya-foya

Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil, Rekening Bank Djeni Kosong, Habis Untuk Foya-foya

Megapolitan
4 WNA Nigeria yang Terjaring Razia Terindikasi Penipuan Online

4 WNA Nigeria yang Terjaring Razia Terindikasi Penipuan Online

Megapolitan
Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Megapolitan
Walau Tanpa Wagub, Anies Klaim Pekerjaan Terlaksana Baik oleh Jajarannya

Walau Tanpa Wagub, Anies Klaim Pekerjaan Terlaksana Baik oleh Jajarannya

Megapolitan
Prihatin dengan Kejadian yang Menimpa Wiranto, Kivlan Zen Kirim Bunga

Prihatin dengan Kejadian yang Menimpa Wiranto, Kivlan Zen Kirim Bunga

Megapolitan
Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Megapolitan
Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Megapolitan
Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Megapolitan
Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

Megapolitan
Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Megapolitan
2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

Megapolitan
Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Megapolitan
Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X