Kompas.com - 04/04/2016, 10:05 WIB
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com - Selama satu dasawarsa terakhir, wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi.

Belakangan, wacana tersebut menguat, dihadirkan dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara.

Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.

PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.

Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda.

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU.

Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Namun, munculnya dua kebijakan ini "menabrak" Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Di dalam dokumen RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

Litbang Kompas -
Litbang Kompas -
Tarik ulur kebijakan

Sejak 1995 tersebut terjadi "perang" aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dalam berbagai kebijakannya menyebutkan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.

Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek reklamasi tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.

Ketidaklayakan tersebut disampaikan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

Surat keputusan tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI. Tahun 2007, enam pengembang yang mendapat hak reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Mereka beralasan sudah melengkapi semua persyaratan untuk reklamasi, termasuk izin amdal regional dan berbagai izin lain. PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Megapolitan
Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Megapolitan
Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Megapolitan
Banjir di Tol JORR Arah Serpong Tangsel Surut, Kendaraan Bisa Kembali Melintas

Banjir di Tol JORR Arah Serpong Tangsel Surut, Kendaraan Bisa Kembali Melintas

Megapolitan
Polda Metro Kantongi Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari Wartawan di Kuningan

Polda Metro Kantongi Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari Wartawan di Kuningan

Megapolitan
Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Megapolitan
Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Megapolitan
Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Megapolitan
Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Megapolitan
Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.