Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, dari era Soeharto sampai Ahok

Kompas.com - 04/04/2016, 10:05 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com - Selama satu dasawarsa terakhir, wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi.

Belakangan, wacana tersebut menguat, dihadirkan dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara.

Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.

PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.

Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda.

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU.

Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Namun, munculnya dua kebijakan ini "menabrak" Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Di dalam dokumen RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

Litbang Kompas -
Litbang Kompas -
Tarik ulur kebijakan

Sejak 1995 tersebut terjadi "perang" aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dalam berbagai kebijakannya menyebutkan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.

Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek reklamasi tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.

Ketidaklayakan tersebut disampaikan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

Surat keputusan tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI. Tahun 2007, enam pengembang yang mendapat hak reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Mereka beralasan sudah melengkapi semua persyaratan untuk reklamasi, termasuk izin amdal regional dan berbagai izin lain. PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Megapolitan
[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Megapolitan
Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Megapolitan
Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Megapolitan
Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X