Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, dari era Soeharto sampai Ahok

Kompas.com - 04/04/2016, 10:05 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com - Selama satu dasawarsa terakhir, wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi.

Belakangan, wacana tersebut menguat, dihadirkan dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara.

Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.

PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.

Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda.

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU.

Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Namun, munculnya dua kebijakan ini "menabrak" Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Di dalam dokumen RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

Litbang Kompas -
Litbang Kompas -
Tarik ulur kebijakan

Sejak 1995 tersebut terjadi "perang" aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dalam berbagai kebijakannya menyebutkan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.

Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek reklamasi tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.

Ketidaklayakan tersebut disampaikan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

Surat keputusan tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI. Tahun 2007, enam pengembang yang mendapat hak reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Mereka beralasan sudah melengkapi semua persyaratan untuk reklamasi, termasuk izin amdal regional dan berbagai izin lain. PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Megapolitan
Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Megapolitan
Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Covid-19 Jakarta Tersisa 63

Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Covid-19 Jakarta Tersisa 63

Megapolitan
Tangis Tak Henti dan Kenangan Rekan Sejawat di Pemakaman Pramugari Nam Air Isti Yudha Prastika

Tangis Tak Henti dan Kenangan Rekan Sejawat di Pemakaman Pramugari Nam Air Isti Yudha Prastika

Megapolitan
Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

Megapolitan
Penghuni Indekos Kaget Motornya Terbakar di Pinggir Jalan, Diduga Hendak Dicuri

Penghuni Indekos Kaget Motornya Terbakar di Pinggir Jalan, Diduga Hendak Dicuri

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tangis Keluarga Sambut Pramugari Korban Sriwijaya Air | Fakta Gugatan Terhadap Raffi Ahmad

[POPULER JABODETABEK] Tangis Keluarga Sambut Pramugari Korban Sriwijaya Air | Fakta Gugatan Terhadap Raffi Ahmad

Megapolitan
UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X