Kompas.com - 04/04/2016, 10:05 WIB
- Litbang Kompas-
EditorHeru Margianto

Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan kasasi ke MA. Pada 28 Juli 2009, MA memutuskan mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan, reklamasi menyalahi amdal.

Litbang Kompas -
Keputusan baru MA

Tahun 2011, keadaan berbalik. MA mengeluarkan putusan baru (No 12/PK/TUN/2011) yang menyatakan, reklamasi di Pantai Jakarta legal. Namun, putusan MA tersebut tidak serta-merta memuluskan rencana reklamasi.

Untuk melaksanakan reklamasi, Pemprov DKI Jakarta harus membuat kajian amdal baru untuk memperbarui amdal yang diajukan tahun 2003. Juga dengan pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang melibatkan pemda di sekitar teluk Jakarta.

Saat rencana reklamasi terkatung-katung oleh berbagai aturan yang menghadangnya, tahun 2012 Presiden SBY menerbitkan Perpres No 122 Tahun 2012. Perpres mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.

Tahun 2014, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo kembali mengukuhkan rencana reklamasi. Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2013 keluar pada Desember 2014 dengan pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Ide moratorium 

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai, kebijakan tersebut melanggar karena kewenangan memberikan izin di area laut strategis berada di tangan kementeriannya meski lokasinya ada di wilayah DKI Jakarta.

Tak hanya itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman juga meminta pengembang dan Pemprov DKI Jakarta membuat kajian ilmiah rencana reklamasi Pulau G di Jakarta Utara. Kajian ilmiah itu perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik tahu detail perencanaan dan bisa mengawasi proyek reklamasi.

Akhir September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji penghentian sementara (moratorium) reklamasi. Reklamasi diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Di luar itu tidak boleh ada reklamasi untuk hotel, apartemen, mal, dan sebagainya.

Moratorium yang masih berupa kajian tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan reklamasi.

Akhir Oktober 2015, Pemprov DKI menyatakan mulai mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi. Pulau O, P, dan Q akan diintegrasikan dengan Pulau N untuk pembangunan Port of Jakarta. 

Baca: Ahok Pastikan Proyek Reklamasi Tetap Berjalan meski Ada Kasus Suap.

 

Litbang Kompas -
Pro reklamasi

Wacana reklamasi 17 pulau ini terus bergulir sejak zaman Orde Baru. Namun, sudah 10 tahun bergulir, reklamasi tersebut urung dilakukan. Berbagai pendapat mendukung dan menentang rencana reklamasi tersebut.

Reklamasi untuk menambah ruang pembangunan Jakarta merupakan salah satu pendapat yang mendukung proyek reklamasi.

Kawasan selatan Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan karena fungsinya sebagai daerah konservasi. Juga dengan wilayah timur dan barat yang sudah telanjur padat penduduk karena sejak 1985 pengembangan wilayah Jakarta sudah diarahkan ke timur dan barat.

Alasan lain adalah untuk mengembangkan kawasan utara Jakarta. Pengembang yang membangun kawasan tersebut akan menghasilkan pajak dan retribusi. Selanjutnya pemasukan baru PAD DKI Jakarta tersebut digunakan untuk memperbaiki kawasan kumuh.

Namun, justru alasan ini dipertanyakan banyak pihak. Jika ingin menambah ruang pembangunan, bukan dengan melakukan pembangunan horizontal ke wilayah utara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Megapolitan
Pesan Ratu Tisha di Hari Kartini: Perempuan Harus Punya Kemauan Kuat demi Bersaing di Sektor Apapun

Pesan Ratu Tisha di Hari Kartini: Perempuan Harus Punya Kemauan Kuat demi Bersaing di Sektor Apapun

Megapolitan
Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Berikut Nominal Zakat Fitrah DKI Jakarta Tahun 2021

Megapolitan
Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Sejarah Masjid Jami Kalipasir: Tertua di Kota Tangerang, Berawal dari Gubuk Kecil untuk Syiar Islam

Megapolitan
Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Jadwal Shalat dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Kamis 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Penerima BST di Kota Tangerang Hanya 20.000 Orang, Pemkot Protes ke Kemensos

Megapolitan
Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Ditinggal Majikan ke Luar Kota, ART Tewas Gantung Diri di Serpong Garden Tangerang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Pemprov DKI: Pengusaha Wajib Berikan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Megapolitan
Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Update 21 April: Bertambah 602, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 6.440

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X