Kompas.com - 04/04/2016, 13:53 WIB
M Sanusi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra (rompi oranye) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai diperiksa, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). M Sanusi ditahan karena diduga menerima suap raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. TRIBUNNEWS / HERUDINM Sanusi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra (rompi oranye) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai diperiksa, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). M Sanusi ditahan karena diduga menerima suap raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, mengungkapkan Mohamad Sanusi tidak menyampaikan alasan dalam surat pengunduran dirinya dari Partai Gerindra.

"Tidak menyebutkan alasan. Hanya mengatakan sejak tanggal 2 April 2016, kami mengundurkan diri," kata Permadi di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin. (Baca: Sanusi Mengundurkan Diri dari Partai Gerindra.)

Surat pengunduran diri Sanusi baru diterima Majelis Kehormatan Partai Gerindra Senin pagi tadi. Permadi melanjutkan, karena surat pengunduran diri tersebut, Majelis Kehormatan kemudian tak secara spesifik membahas soal kasus Sanusi dalam rapat tadi.

Kendati demikian, Majelis, kata Permadi, menduga alasan pengunduran diri itu terkait dengan kasus dugaan suap yang menyangkut dirinya saat ini.

"Alasannya kami sudah tahu... terkait dengan masalah yang anda telah ketahui semua," kata Permadi.

Sanusi, yang juga menjadi Ketua Komisi D DRPD DKI Jakarta itu, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis malam pekan lalu setelah dia menerima dana Rp 1,14 miliar dari PT Agung Podomoro Land (APLN). Sanusi bersama Presiden Direktur APLN, Ariesman Widjaja, dan seorang karyawan perusahaan itu kemudian dijadikan tersangka terkait dugaan korupsi dan kemudian ditahan. (Baca: Presdir APL Akui Beri Suap Rp 2 Miliar ke Sanusi.)

Dugaan suap yang melibatkan Sanusi dan  Ariesman Widjaja itu terkait dengan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

 

KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis (31/3/2016) malam di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dalam OTT itu, tim KPK menyita uang senilai Rp 1,1 miliar dan Rp 140 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekelompok Orang Bakal Demo di Kedubes Singapura Buntut Penolakan Terhadap UAS

Sekelompok Orang Bakal Demo di Kedubes Singapura Buntut Penolakan Terhadap UAS

Megapolitan
Satgas Covid-19 Kota Tangerang Minta Warga Tetap Pakai Masker Saat Shalat Jumat

Satgas Covid-19 Kota Tangerang Minta Warga Tetap Pakai Masker Saat Shalat Jumat

Megapolitan
Dukcapil Rekam e-KTP 168 Pelajar di Jaksel Usai Libur Lebaran 2022

Dukcapil Rekam e-KTP 168 Pelajar di Jaksel Usai Libur Lebaran 2022

Megapolitan
Aturan Diperlonggar, Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Tak Lagi Jaga Jarak

Aturan Diperlonggar, Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Tak Lagi Jaga Jarak

Megapolitan
MUI DKI: Warga yang Masih Khawatir Silakan Shalat Pakai Masker

MUI DKI: Warga yang Masih Khawatir Silakan Shalat Pakai Masker

Megapolitan
MUI DKI Persilakan Warga Shalat Jumat Tanpa Masker

MUI DKI Persilakan Warga Shalat Jumat Tanpa Masker

Megapolitan
Jemaah Masjid Istiqlal Diminta Tetap Pakai Masker saat Shalat Jumat

Jemaah Masjid Istiqlal Diminta Tetap Pakai Masker saat Shalat Jumat

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

Megapolitan
Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Megapolitan
Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Megapolitan
Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Megapolitan
Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Megapolitan
Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.