Mengapa Keppres No 52/1995 Tetap Dipakai sebagai Acuan Reklamasi Teluk Jakarta?

Kompas.com - 04/04/2016, 15:40 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan dasar hukum yang ditetapkan dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta.

Hal ini diungkapkan sekaligus untuk menjelaskan informasi simpang siur tentang dasar hukum reklamasi yang selama ini dipermasalahkan oleh sejumlah pihak.

"Dasar hukumnya, kita tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Khususnya ada di Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008," kata Tuty kepada Kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).

Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara itu, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 berisi aturan tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Menurut Tuty, selama ini, yang dipermasalahkan adalah mengapa Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tetap dipakai sebagai acuan, padahal sudah ada Perpres Nomor 54 Tahun 2008.

"Peraturan yang dicabut itu soal tata ruangnya. Kewenangannya dan perizinan itu tidak dicabut," ujar Tuty.

Adapun yang dipakai dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 hanyalah Pasal 4, yang berbunyi: Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 yang merupakan turunan dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta. Perda tersebut menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi sejak tahun 1995 hingga sekarang.

Adapun, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku badan eksekutif masih membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kedua raperda tersebut memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantura Jakarta.

Kompas TV Ini Pro dan Kontra Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakarta Barat Tangkap 2 Anggota Jaringan Pengedar Narkoba

Polres Jakarta Barat Tangkap 2 Anggota Jaringan Pengedar Narkoba

Megapolitan
Ini Rute Baru KRL dari Bogor dan Depok, Berlaku Mulai 28 Mei

Ini Rute Baru KRL dari Bogor dan Depok, Berlaku Mulai 28 Mei

Megapolitan
Pengemudi Pajero Belum Ditetapkan Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di MT Haryono

Pengemudi Pajero Belum Ditetapkan Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di MT Haryono

Megapolitan
Ini Jadwal Perjalanan Terbaru KRL Jabodetabek Mulai 28 Mei

Ini Jadwal Perjalanan Terbaru KRL Jabodetabek Mulai 28 Mei

Megapolitan
Panitia Pastikan Tak Ada Logo Sponsor Perusahaan Bir Saat Balap Formula E Jakarta Berlangsung

Panitia Pastikan Tak Ada Logo Sponsor Perusahaan Bir Saat Balap Formula E Jakarta Berlangsung

Megapolitan
Polisi Duga Pajero yang Sebabkan Kecelakaan Maut di MT Haryono Tak Melaju Kencang

Polisi Duga Pajero yang Sebabkan Kecelakaan Maut di MT Haryono Tak Melaju Kencang

Megapolitan
Bermain Air dengan Teman-temannya, Bocah 10 Tahun Hanyut Terseret Arus Kali Ciliwung

Bermain Air dengan Teman-temannya, Bocah 10 Tahun Hanyut Terseret Arus Kali Ciliwung

Megapolitan
Ini 4 Rute Baru KRL Cikarang/Bekasi yang Berlaku 28 Mei, Tak Semua Langsung ke Manggarai

Ini 4 Rute Baru KRL Cikarang/Bekasi yang Berlaku 28 Mei, Tak Semua Langsung ke Manggarai

Megapolitan
Sampah Bambu Penuhi Aliran Sungai Cikeas, DLH Kota Bekasi Terjunkan 'Pasukan Katak Oranye'

Sampah Bambu Penuhi Aliran Sungai Cikeas, DLH Kota Bekasi Terjunkan "Pasukan Katak Oranye"

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Tambah 16 Kasus Covid-19 di Tangsel, 116 Pasien Dirawat

UPDATE 26 Mei: Tambah 16 Kasus Covid-19 di Tangsel, 116 Pasien Dirawat

Megapolitan
Formula E Jakarta Sudah di Depan Mata: Tiket Hampir Ludes, Replika Mobil Balap Akan Dipamerkan di Area CFD

Formula E Jakarta Sudah di Depan Mata: Tiket Hampir Ludes, Replika Mobil Balap Akan Dipamerkan di Area CFD

Megapolitan
Perampok Beraksi di Ciputat, Korban Diancam dan Diikat, lalu 'Ngesot' Minta Tolong Usai Pelaku Kabur

Perampok Beraksi di Ciputat, Korban Diancam dan Diikat, lalu "Ngesot" Minta Tolong Usai Pelaku Kabur

Megapolitan
Sederet Fakta Kecelakaan Beruntun di MT Haryono, Berawal Pengemudi Pajero Ngebut, Pasutri Tewas

Sederet Fakta Kecelakaan Beruntun di MT Haryono, Berawal Pengemudi Pajero Ngebut, Pasutri Tewas

Megapolitan
Panitia Sebut Biaya Penyelenggaraan Formula E Capai Rp 130 Miliar

Panitia Sebut Biaya Penyelenggaraan Formula E Capai Rp 130 Miliar

Megapolitan
Pasutri Tewas Ditabrak Pajero di MT Haryono, Sang Anak Kebingungan Cari Orangtuanya: Mama, Mama...

Pasutri Tewas Ditabrak Pajero di MT Haryono, Sang Anak Kebingungan Cari Orangtuanya: Mama, Mama...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.