Kompas.com - 04/04/2016, 15:40 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan dasar hukum yang ditetapkan dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta.

Hal ini diungkapkan sekaligus untuk menjelaskan informasi simpang siur tentang dasar hukum reklamasi yang selama ini dipermasalahkan oleh sejumlah pihak.

"Dasar hukumnya, kita tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Khususnya ada di Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008," kata Tuty kepada Kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).

Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara itu, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 berisi aturan tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Menurut Tuty, selama ini, yang dipermasalahkan adalah mengapa Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tetap dipakai sebagai acuan, padahal sudah ada Perpres Nomor 54 Tahun 2008.

"Peraturan yang dicabut itu soal tata ruangnya. Kewenangannya dan perizinan itu tidak dicabut," ujar Tuty.

Adapun yang dipakai dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 hanyalah Pasal 4, yang berbunyi: Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 yang merupakan turunan dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta. Perda tersebut menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi sejak tahun 1995 hingga sekarang.

Adapun, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku badan eksekutif masih membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kedua raperda tersebut memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantura Jakarta.

Kompas TV Ini Pro dan Kontra Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam 'Car Free Day' Selesai, Jalan MH Thamrin Kembali Dapat Dilintasi Kendaraan

Jam "Car Free Day" Selesai, Jalan MH Thamrin Kembali Dapat Dilintasi Kendaraan

Megapolitan
Ikuti 'Car Free Day' di Bundaran HI, Warga Antusias Berfoto di Patung Selamat Datang

Ikuti "Car Free Day" di Bundaran HI, Warga Antusias Berfoto di Patung Selamat Datang

Megapolitan
16 Warga Tangerang Kecelakaan Lalu Lintas di Ciamis, 1 Korban Meninggal dan 15 Luka-luka

16 Warga Tangerang Kecelakaan Lalu Lintas di Ciamis, 1 Korban Meninggal dan 15 Luka-luka

Megapolitan
Hari Pertama Car Free Day 2022: Masyarakat Antusias, Bundaran HI 'Spot' Favorit

Hari Pertama Car Free Day 2022: Masyarakat Antusias, Bundaran HI "Spot" Favorit

Megapolitan
Kegiatan 'Car Free Day' Kembali Digelar, Warga Padati Kawasan Bundaran HI

Kegiatan "Car Free Day" Kembali Digelar, Warga Padati Kawasan Bundaran HI

Megapolitan
Pembukaan Car Free Day, Warga Membeludak, Petugas Sulit Kontrol Kepatuhan Scan PeduliLindungi

Pembukaan Car Free Day, Warga Membeludak, Petugas Sulit Kontrol Kepatuhan Scan PeduliLindungi

Megapolitan
Sedih Bulldog Kesayangannya Mati usai Dititipkan, Ini Harapan Sang Pemilik

Sedih Bulldog Kesayangannya Mati usai Dititipkan, Ini Harapan Sang Pemilik

Megapolitan
UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 Tangsel Tambah 19, Pasien yang Masih Dirawat 108 Orang

UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 Tangsel Tambah 19, Pasien yang Masih Dirawat 108 Orang

Megapolitan
UPDATE 21 Mei: Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 10 Kasus

UPDATE 21 Mei: Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 10 Kasus

Megapolitan
Sudinhub Jakpus Turunkan Personel Berikan Informasi Rute 'Car Free Day'

Sudinhub Jakpus Turunkan Personel Berikan Informasi Rute "Car Free Day"

Megapolitan
Awal Mula Munculnya Petisi Online Warga Tangsel yang Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Awal Mula Munculnya Petisi Online Warga Tangsel yang Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Megapolitan
Car Free Day Jakarta Kembali Dibuka Hari Ini, Berikut Pembatasan dan Aturannya

Car Free Day Jakarta Kembali Dibuka Hari Ini, Berikut Pembatasan dan Aturannya

Megapolitan
Persiapan Telah Matang, Pemkot Jakpus Siap Gelar 'Car Free Day' Hari Ini

Persiapan Telah Matang, Pemkot Jakpus Siap Gelar "Car Free Day" Hari Ini

Megapolitan
Terinjak-injak Massa Saat Demo Ricuh, Kapolsek Gambir Sudah Pulih, Wakilnya Masih Dirawat

Terinjak-injak Massa Saat Demo Ricuh, Kapolsek Gambir Sudah Pulih, Wakilnya Masih Dirawat

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Bikin Warga Ketakutan, Kini Diperiksa Propam...

Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Bikin Warga Ketakutan, Kini Diperiksa Propam...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.