Kompas.com - 04/04/2016, 17:20 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menanggapi soal anggota DPRD Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi yang menjadi target Operasi Tangkap Tangan KPK, Jumat (1/4/2016). Jessi CarinaWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menanggapi soal anggota DPRD Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi yang menjadi target Operasi Tangkap Tangan KPK, Jumat (1/4/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah semua keterangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Taufik membantah dirinya disebut sebagai pengusul agar kewajiban pengembang diturunkan dari 15 persen menjadi 5 persen, serta adanya draf usulannya yang dicoret-coret.

Soal kewajiban pengembang, Taufik mengatakan, dalam Raperda Tata Ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tak pernah ada penyebutan besaran kewajiban bagi pengembang.

Menurut Taufik, jika Ahok ingin mempertahankan kewajiban pengembang itu, ia meminta agar penyebutannya dimasukkan dalam peraturan gubernur yang tidak melibatkan DPRD DKI.

"Yang namanya tambahan itu bukan di perda, melainkan di pergub. Coba saja lihat di perda, ada enggak? Enggak ada. Semuanya ada di pergub," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (4/4/2016).

Atas dasar itu, Taufik menyatakan, DPRD DKI tak pernah keberatan apabila kewajiban pengembang mencapai 15 persen. Menurut Taufik, yang dipermasalahkan oleh DPRD pada Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah pencantuman izin pelaksanaan reklamasi.

"Enggak masalah buat kita. Yang ada masalah di perda itu sebenarnya soal izin. Kita tidak mau mencantumkan izin," ujar Taufik.

Selain itu, Taufik membantah keterangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati yang menyebut bahwa dia pernah mengajukan usulan penurunan kewajiban bagi pengembang.

Taufik malah menyebut keterangan yang disampaikan Tuty sebagai simulasi eksekutif.

"Bukan rumusan dari kita, siapa yang ngasih ke Ahok. Saya sempat bilang ke Ahok, 'Hok, ini ada simulasi pertama satu pulau Rp 2,6 miliar.'" Ahok bilang, 'Gila ngeri banget.... Ada Sekda. Kita bilang bikinin dong simulasi berikutnya,'" ucap Ahok.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Megapolitan
Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Megapolitan
Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Megapolitan
Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Megapolitan
Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Megapolitan
Aktris Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polres Metro Depok...

Aktris Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polres Metro Depok...

Megapolitan
TPS Ilegal di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditutup, Diduga Sebabkan Gagal Panen

TPS Ilegal di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditutup, Diduga Sebabkan Gagal Panen

Megapolitan
Sambut Baik Pelonggaran Aturan Pakai Masker, Wali Kota Tangerang Minta Warga Bijak

Sambut Baik Pelonggaran Aturan Pakai Masker, Wali Kota Tangerang Minta Warga Bijak

Megapolitan
Pembagian Sembako di Bogor Berlangsung Ricuh Setelah Ditinggal Jokowi

Pembagian Sembako di Bogor Berlangsung Ricuh Setelah Ditinggal Jokowi

Megapolitan
2 Kurir Narkoba Diringkus Polisi Saat Lebaran, Selundupkan 21 Kg Ganja dari Sumatera

2 Kurir Narkoba Diringkus Polisi Saat Lebaran, Selundupkan 21 Kg Ganja dari Sumatera

Megapolitan
Penyakit Mulut dan Kuku Tak Menular ke Manusia, Ini Penjelasan Lengkap DKPKP DKI Jakarta

Penyakit Mulut dan Kuku Tak Menular ke Manusia, Ini Penjelasan Lengkap DKPKP DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.