Kompas.com - 06/04/2016, 05:58 WIB
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menganggap besaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta perlu dievaluasi.

Hal itu dikarenakan gaji PNS DKI saat ini dianggap terlampau tinggi dan sistem penggajian yang diterapkan dianggap masih bisa dimanipulasi, terutama untuk poin tunjangan kinerja daerah (TKD).

"Kita harus introspeksi gaji pegawai di Jakarta. Setahun bisa menghabiskan Rp 18,6 triliun, sudah termasuk dengan gaji PHL (Pekerja Harian Lepas). Soalnya, kalau menurut hemat saya, dengan gaji segitu kan maunya tidak ada korupsi. Tapi kan tetap ada (korupsi)," kata Djarot saat berkunjung ke kantor Tribunnews, di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Djarot menceritakan bagaimana pengalamannya selama sepuluh tahun memimpin Blitar sebagai Wali Kota. Selama dia memerintah, gaji pegawainya dinilai tidak terlalu tinggi, tetapi kinerjanya dinilai sudah memuaskan.

Itulah yang membuat sistem pemerintahan di Blitar, disebut Djarot, sebagai sistem yang sehat, karena tidak hanya memberi reward berupa uang yang besar, namun juga turut membina karakter pegawainya.

"Saya lebih suka bangun jiwa dan karakternya dulu nih. Lagian, dapat gaji besar, belum tentu tidak korupsi. Itu tidak berhubungan," tutur Djarot.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengusulkan agar sistem penggajian PNS di DKI Jakarta dikaji kembali, sembari membina mental para PNS agar tidak lagi melanggar aturan dengan korupsi dalam bentuk apapun.

Sebagai gambaran, dari data yang dihimpun Kompas.com, jumlah tunjangan untuk lurah hingga kepala dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi. Untuk kisaran take home pay saja, bisa mencapai Rp 33 juta hingga Rp 55 juta.

Nominal itu belum ditambah dengan tunjangan berupa TKD Statis dan TKD Dinamis yang didapat tergantung penilaian kinerja oleh atasan selama bekerja.

Kompas TV Djarot Merasa Tak Tersaingi Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan Dugaan Penipuan Jual-Beli Emas di Kebayoran Lama Dihentikan, Pelapor Minta Klarifikasi

Penyelidikan Dugaan Penipuan Jual-Beli Emas di Kebayoran Lama Dihentikan, Pelapor Minta Klarifikasi

Megapolitan
Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya 'Push Up'...

Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya "Push Up"...

Megapolitan
Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Megapolitan
Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Megapolitan
Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
Cabut Laporan, Sopir Truk Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok yang Menyuruhnya 'Push Up'

Cabut Laporan, Sopir Truk Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok yang Menyuruhnya "Push Up"

Megapolitan
Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Megapolitan
Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Megapolitan
Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Megapolitan
Nilai Perluasan Daratan Sama seperti Reklamasi, Komisi D DPRD DKI: Siasat Bahasa Saja

Nilai Perluasan Daratan Sama seperti Reklamasi, Komisi D DPRD DKI: Siasat Bahasa Saja

Megapolitan
Didesak Warga, Polisi Sebut Lokalisasi Rawa Malang Akan Ditutup Malam Ini

Didesak Warga, Polisi Sebut Lokalisasi Rawa Malang Akan Ditutup Malam Ini

Megapolitan
Pengamat Sebut Pembangunan Saringan Sampah Tak Efektif jika Tak Ada Sanksi Tegas

Pengamat Sebut Pembangunan Saringan Sampah Tak Efektif jika Tak Ada Sanksi Tegas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.