Kompas.com - 06/04/2016, 09:15 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Tarik ulur pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta terus terjadi di DPRD DKI Jakarta.

Perkembangan terbaru, PDI Perjuangan menginstruksikan para anggota fraksinya di DPRD DKI agar tidak lagi terlibat dalam pembahasan raperda yang akan menjadi landasan hukum bagi keberadaan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta itu.

Fraksi PDI Perjuangan merupakan fraksi terbesar di DPRD DKI. Dari 106 anggota, 28 di antaranya merupakan anggota fraksi dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta merupakan raperda usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya, diatur mengenai kewajiban pengembang proyek reklamasi terhadap fasos dan fasum yang mencapai 15 persen dari total keseluruhan lahan terbangun di tiap pulaunya.

Raperda ini direncanakan akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 yang hanya mengatur kewajiban pengembang hanya 5 persen. Namun, rencana penurunan kewajiban ini ditengarai menjadi celah bagi sejumlah anggota DPRD "bermain".

Hal inilah yang diduga menjadi penyebab tertangkapnya Ketua Komisi D Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (31/3/2016). Sanusi ditangkap seusai menerima uang suap senilai Rp 1,14 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi, PT Agung Podomoro Land Tbk.

Apa dampak jika raperda proyek reklamasi tak disahkan?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Iswan Achmadi sempat menyatakan, jika Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara tak disahkan, semua bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi belum bisa mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta.

"Dengan begitu, semua bangunan tersebut tak ubahnya dengan bangunan ilegal," kata Iswan di Balai Kota, Senin (4/4/2016).

Saat ini, satu dari 17 pulau hasil reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yakni Pulau C, telah didirikan sejumlah bangunan oleh pengembangnya, yakni PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jeff Smith Konsumsi Narkoba LSD sejak 3 Bulan Lalu, 4 Lembar Sehari

Polisi Sebut Jeff Smith Konsumsi Narkoba LSD sejak 3 Bulan Lalu, 4 Lembar Sehari

Megapolitan
Mobil yang Terperosok Sumur Resapan di Bona Indah Milik Politisi PSI Isyana Bagoes Oka

Mobil yang Terperosok Sumur Resapan di Bona Indah Milik Politisi PSI Isyana Bagoes Oka

Megapolitan
Apa Itu LSD? Narkoba yang Digunakan Pesinetron Jeff Smith

Apa Itu LSD? Narkoba yang Digunakan Pesinetron Jeff Smith

Megapolitan
Pura-pura Jadi Pembeli, Dua Pria Curi Ponsel di Sebuah Kios di Tanjung Priok

Pura-pura Jadi Pembeli, Dua Pria Curi Ponsel di Sebuah Kios di Tanjung Priok

Megapolitan
Gardu PP di Rawamangun Dibongkar, Ketua RW Sebut Saat Dibangun Tak Lapor

Gardu PP di Rawamangun Dibongkar, Ketua RW Sebut Saat Dibangun Tak Lapor

Megapolitan
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Benyamin Davnie: Semoga Tangsel Level 1

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Benyamin Davnie: Semoga Tangsel Level 1

Megapolitan
Saat Sumur Resapan yang Sudah Diaspal di Lebak Bulus Jebol dan Ancam Keselamatan Warga

Saat Sumur Resapan yang Sudah Diaspal di Lebak Bulus Jebol dan Ancam Keselamatan Warga

Megapolitan
Gardu Ormas PP di Rawamangun Dibongkar, Warga: Lega, Soalnya Malam Suka Berisik

Gardu Ormas PP di Rawamangun Dibongkar, Warga: Lega, Soalnya Malam Suka Berisik

Megapolitan
Kawanan Begal Kembali Beraksi di Kemayoran, Pengemudi Ojek Online Tewas Ditusuk

Kawanan Begal Kembali Beraksi di Kemayoran, Pengemudi Ojek Online Tewas Ditusuk

Megapolitan
Duduk Perkara Video Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut: Terjadi 1,5 Tahun Lalu, Sudah Ditegur DPRD

Duduk Perkara Video Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut: Terjadi 1,5 Tahun Lalu, Sudah Ditegur DPRD

Megapolitan
Mengenang Aksi Heroik Teknisi KRL yang Tewas Dalam Tragedi Bintaro 2

Mengenang Aksi Heroik Teknisi KRL yang Tewas Dalam Tragedi Bintaro 2

Megapolitan
Jeff Smith Mengaku Konsumsi Narkoba agar Fokus dan Tak Mudah Lelah Saat Bekerja

Jeff Smith Mengaku Konsumsi Narkoba agar Fokus dan Tak Mudah Lelah Saat Bekerja

Megapolitan
Masih Pendalaman, Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Jeff Smith Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Masih Pendalaman, Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Jeff Smith Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Bona Indah Lebak Bulus Jebol Saat Dilintasi Mobil, Kini Sudah Diperbaiki

Tutup Sumur Resapan di Bona Indah Lebak Bulus Jebol Saat Dilintasi Mobil, Kini Sudah Diperbaiki

Megapolitan
58 WNA Ditolak Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta sejak Akhir November

58 WNA Ditolak Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta sejak Akhir November

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.