Apa Dampak jika Raperda Proyek Reklamasi Tak Disahkan?

Kompas.com - 06/04/2016, 09:15 WIB
Kompas TV Reklamasi Teluk Jakarta Terus Berlangsung
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

"Untuk Pulau C, kami sudah melakukan penertiban. Surat peringatan sudah dilayangkan, surat segel juga sudah dilayangkan sama surat perintah bongkar. Kita arahkan kegiatan pembangunan dihentikan di lapangan, sampai perizinan selesai dilakukan," kata Iswan.

Dari sebuah dokumentasi di Pulau C baru-baru ini, tampak pembangunan di pulau tersebut sudah sangat masif. Beberapa bangunan dan zona-zona tertentu telah dibuat oleh pekerja di lapangan, termasuk infrastruktur seperti akses jalan dari dan ke Pulau C.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menilai, tak disahkannya Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta akan menguntungkan pengembang. Menurut Ahok, sapaan Basuki, jika tak dibahas dan tak disahkan, proyek reklamasi akan tetap mengacu pada peraturan daerah yang lama, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

"Perda yang lama kan lebih enak. Pengembang lebih suka pakai yang lama. Tapi, aku enggak ngerti apa pengembang sebenarnya juga lebih demen kalau enggak ada perda ini," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).

Meski terkesan cuek, Ahok terlihat masih berharap DPRD mengesahkan raperda tersebut. Itu terlihat saat ia menyatakan penangkapan Sanusi seharusnya tidak menjadi alasan DPRD menghentikan pembahasan.

Menurut Ahok, kalaupun ada kasus suap, bisa jadi hal itu karena adanya sifat tidak baik dari Sanusi sebagai individu.

"Bisa juga Sanusi memang orang yang demen beli mobil. Tiap mau beli apa, main panggil saja pengusaha. Pengusaha juga diminta Rp 1 M. Itu kayak kita dimintai preman Rp 100.000, pasti kita kasih kan," kata Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sampai sejauh ini, baru PDI-P yang mengambil sikap. Langkah yang mereka ambil belum diikuti fraksi-fraksi lainnya. Fraksi terbesar kedua, Gerindra, yang memiliki 15 anggota, bahkan belum menentukan sikap.

"Gerindra belum ada sikap soal reklamasi," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016). (Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
Total 6 Anggota Pemuda Pancasila Pengeroyok Perwira Menengah Polisi Ditangkap

Total 6 Anggota Pemuda Pancasila Pengeroyok Perwira Menengah Polisi Ditangkap

Megapolitan
Bentrokan PP dan FBR di Ciledug, Ini Respons Wali Kota Tangerang

Bentrokan PP dan FBR di Ciledug, Ini Respons Wali Kota Tangerang

Megapolitan
Kronologi Kematian Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa di Bogor

Kronologi Kematian Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa di Bogor

Megapolitan
Tertangkap Warga, Begal Babak Belur Diamuk Massa di Cakung

Tertangkap Warga, Begal Babak Belur Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
Polantas Tembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro, Propam Usut Pelanggaran Kode Etik

Polantas Tembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro, Propam Usut Pelanggaran Kode Etik

Megapolitan
Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo di Kampus Terkait Kematian Rekannya Saat Pembaretan Menwa

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo di Kampus Terkait Kematian Rekannya Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Belum Jadi Tersangka, Polda Metro Sebut Kurang Alat Bukti

Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Belum Jadi Tersangka, Polda Metro Sebut Kurang Alat Bukti

Megapolitan
Tak Pernah Kebagian Kuota, Warga Senang Akhirnya Bisa Vaksinasi Covid-19 Saat Belanja di Pasar

Tak Pernah Kebagian Kuota, Warga Senang Akhirnya Bisa Vaksinasi Covid-19 Saat Belanja di Pasar

Megapolitan
Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

Buruh Berencana Gugat ke Pengadilan jika Anies Tak Revisi UMP 2022 Jakarta

Megapolitan
Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Anggotanya Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro, Apa Alasannya?

Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Anggotanya Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro, Apa Alasannya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.