Kompas.com - 06/04/2016, 09:15 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Tarik ulur pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta terus terjadi di DPRD DKI Jakarta.

Perkembangan terbaru, PDI Perjuangan menginstruksikan para anggota fraksinya di DPRD DKI agar tidak lagi terlibat dalam pembahasan raperda yang akan menjadi landasan hukum bagi keberadaan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta itu.

Fraksi PDI Perjuangan merupakan fraksi terbesar di DPRD DKI. Dari 106 anggota, 28 di antaranya merupakan anggota fraksi dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta merupakan raperda usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya, diatur mengenai kewajiban pengembang proyek reklamasi terhadap fasos dan fasum yang mencapai 15 persen dari total keseluruhan lahan terbangun di tiap pulaunya.

Raperda ini direncanakan akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 yang hanya mengatur kewajiban pengembang hanya 5 persen. Namun, rencana penurunan kewajiban ini ditengarai menjadi celah bagi sejumlah anggota DPRD "bermain".

Hal inilah yang diduga menjadi penyebab tertangkapnya Ketua Komisi D Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (31/3/2016). Sanusi ditangkap seusai menerima uang suap senilai Rp 1,14 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi, PT Agung Podomoro Land Tbk.

Apa dampak jika raperda proyek reklamasi tak disahkan?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Iswan Achmadi sempat menyatakan, jika Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara tak disahkan, semua bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi belum bisa mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta.

"Dengan begitu, semua bangunan tersebut tak ubahnya dengan bangunan ilegal," kata Iswan di Balai Kota, Senin (4/4/2016).

Saat ini, satu dari 17 pulau hasil reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yakni Pulau C, telah didirikan sejumlah bangunan oleh pengembangnya, yakni PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)

"Untuk Pulau C, kami sudah melakukan penertiban. Surat peringatan sudah dilayangkan, surat segel juga sudah dilayangkan sama surat perintah bongkar. Kita arahkan kegiatan pembangunan dihentikan di lapangan, sampai perizinan selesai dilakukan," kata Iswan.

Dari sebuah dokumentasi di Pulau C baru-baru ini, tampak pembangunan di pulau tersebut sudah sangat masif. Beberapa bangunan dan zona-zona tertentu telah dibuat oleh pekerja di lapangan, termasuk infrastruktur seperti akses jalan dari dan ke Pulau C.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menilai, tak disahkannya Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta akan menguntungkan pengembang. Menurut Ahok, sapaan Basuki, jika tak dibahas dan tak disahkan, proyek reklamasi akan tetap mengacu pada peraturan daerah yang lama, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

"Perda yang lama kan lebih enak. Pengembang lebih suka pakai yang lama. Tapi, aku enggak ngerti apa pengembang sebenarnya juga lebih demen kalau enggak ada perda ini," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).

Meski terkesan cuek, Ahok terlihat masih berharap DPRD mengesahkan raperda tersebut. Itu terlihat saat ia menyatakan penangkapan Sanusi seharusnya tidak menjadi alasan DPRD menghentikan pembahasan.

Menurut Ahok, kalaupun ada kasus suap, bisa jadi hal itu karena adanya sifat tidak baik dari Sanusi sebagai individu.

"Bisa juga Sanusi memang orang yang demen beli mobil. Tiap mau beli apa, main panggil saja pengusaha. Pengusaha juga diminta Rp 1 M. Itu kayak kita dimintai preman Rp 100.000, pasti kita kasih kan," kata Ahok.

Sampai sejauh ini, baru PDI-P yang mengambil sikap. Langkah yang mereka ambil belum diikuti fraksi-fraksi lainnya. Fraksi terbesar kedua, Gerindra, yang memiliki 15 anggota, bahkan belum menentukan sikap.

"Gerindra belum ada sikap soal reklamasi," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016). (Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)

Kompas TV Reklamasi Teluk Jakarta Terus Berlangsung
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sekat Kendaraan di Sandratex Tangsel, 4 Remaja Terjaring Ingin Ikut Reuni 212 Menumpang Truk

Polisi Sekat Kendaraan di Sandratex Tangsel, 4 Remaja Terjaring Ingin Ikut Reuni 212 Menumpang Truk

Megapolitan
Jelang Reuni 212, Polres Metro Bekasi Sekat 9 Titik Ini Sejak Dini Hari

Jelang Reuni 212, Polres Metro Bekasi Sekat 9 Titik Ini Sejak Dini Hari

Megapolitan
Kawasan Patung Kuda dan Monas Jadi Area Steril, Karyawan Wajib Tunjukkan Kartu Identitas Pekerja

Kawasan Patung Kuda dan Monas Jadi Area Steril, Karyawan Wajib Tunjukkan Kartu Identitas Pekerja

Megapolitan
Disekat di Jalan Agus Salim, Puluhan Peserta Reuni 212 Tak Bisa Masuki Kawasan Patung Kuda

Disekat di Jalan Agus Salim, Puluhan Peserta Reuni 212 Tak Bisa Masuki Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Saring Kendaraan di Jalan Akses UI, Cegah Massa Aksi Reuni 212 ke Jakarta

Polisi Saring Kendaraan di Jalan Akses UI, Cegah Massa Aksi Reuni 212 ke Jakarta

Megapolitan
Situasi Terkini di Sekitar Patung Kuda Jelang Reuni 212, Lalin Ramai Lancar

Situasi Terkini di Sekitar Patung Kuda Jelang Reuni 212, Lalin Ramai Lancar

Megapolitan
Ada Reuni 212 di Patung Kuda, Sejumlah Jalan Ditutup dan Disekat, Berikut Titiknya...

Ada Reuni 212 di Patung Kuda, Sejumlah Jalan Ditutup dan Disekat, Berikut Titiknya...

Megapolitan
 Lika-liku Proyek Ratusan Titik Sumur Resapan Anies, Dikritik Habis-habisan, Anggaran Berujung Dihapus DPRD DKI

Lika-liku Proyek Ratusan Titik Sumur Resapan Anies, Dikritik Habis-habisan, Anggaran Berujung Dihapus DPRD DKI

Megapolitan
Lokasi Penyekatan Massa Reuni 212 di Tangsel: Pertigaan Bintaro dan Sandratex

Lokasi Penyekatan Massa Reuni 212 di Tangsel: Pertigaan Bintaro dan Sandratex

Megapolitan
DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan Anies di 2022, Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Ada Banyak...

DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan Anies di 2022, Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Ada Banyak...

Megapolitan
Saat Target Anies Bangun 1,8 Juta Sumur Resapan Kandas di DPRD DKI…

Saat Target Anies Bangun 1,8 Juta Sumur Resapan Kandas di DPRD DKI…

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1 Kasus di Tangsel, 38 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1 Kasus di Tangsel, 38 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Cegah Massa 212 Masuk Jakarta, Polisi Saring Kendaraan di Perbatasan Tangsel

Cegah Massa 212 Masuk Jakarta, Polisi Saring Kendaraan di Perbatasan Tangsel

Megapolitan
Kawasan Gambir Ditutup karena Ada Reuni 212, Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Kawasan Gambir Ditutup karena Ada Reuni 212, Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.