Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/04/2016, 13:04 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara (Pantura) Jakarta masih berlanjut.

Meskipun proyek ini ditentang sejumlah pihak, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh bahwa hal ini tidak menyalahi aturan dan berpegang pada dasar hukum yang jelas dalam menerbitkan izin reklamasi.

(Baca juga: Apa Dampak jika Raperda Proyek Reklamasi Tak Disahkan?)

Selama ini, Basuki dan Pemprov DKI Jakarta berpegangan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, bagian dalam Kepres Nomor 52 Tahun 1995 yang masih dipakai hanya Pasal 4.

Menurut pasal tersebut, wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara ada pada gubernur selaku kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Sementara itu, aturan terkait reklamasi bukan hanya Kepres Nomor 52 Tahun 1995.

Dalam perkembangannya, terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dari sejumlah aturan itu, ada yang masih digunakan sebagai acuan. Namun, ada juga yang dinyatakan tidak berlaku karena digantikan dengan aturan yang baru.

Dinilai tidak berlaku

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Kepres Nomor 52 Tahun 1995 sedianya tidak lagi berlaku karena sudah digantikan dengan peraturan yang lebih baru. 

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Megapolitan
Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi 'Dine-In'

Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi "Dine-In"

Megapolitan
Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Megapolitan
Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Naik 'Skywalk' Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online'

[POPULER JABODETABEK] Naik "Skywalk" Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online"

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Megapolitan
Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Megapolitan
Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau 'U-turn' yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau "U-turn" yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Megapolitan
Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Megapolitan
Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Megapolitan
Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.