Kompas.com - 07/04/2016, 19:08 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menampik bahwa PT Agung Podomoro Land sudah membantu Pemerintah Provinsi DKI menyediakan banyak fasilitas umum.

Namun, ia menekankan bahwa penyediaan fasilitas umum oleh PT Agung Podomoro Land (PT APL) itu tidak selamanya bentuk dari corporate social responsibility (CSR).

Ada pula penyediaan fasilitas yang memang menjadi kewajiban dari perusahaan yang dimiliki oleh Haliman Trihatma itu.

"Kalau CSR, tergantung dia mau sumbang. Sumbang ya sumbang. Begitu sumbang, kita langsung pakai appraisal (taksiran), hitung, ambil," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (7/4/2016).

(Baca: Ahok: Ada yang Sebut Saya Bapak Reklamasi, Terserah!)

Basuki mengaku tidak dapat merinci secara pasti jumlah fasilitas umum yang dibangun APL di Jakarta.

Namun, untuk yang berupa kewajiban pengembang, ia menyatakan bahwa nilai fasilitas yang terbangun sudah sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.

"Pakai appraisal independen, hitung. Semua kewajiban juga dia yang kerjakan," ujar pria yang biasa disapa Ahok ini.

Salah satu fasilitas untuk Pemprov DKI yang diketahui berasal dari PT APL adalah penyediaan gedung parkir untuk Mapolda Metro Jaya.

(Baca: Ahok Bantah Pembangunan Lahan Parkir Mapolda Metro Disebut CSR Agung Podomoro)

Dananya diketahui merupakan kewajiban PT APL, yang hendak menaikkan koefisien lantai bangunan (KLB) dari properti yang hendak mereka bangun.

Menurut Ahok, Pemprov DKI memberikan keringanan bagi pengembang yang hendak menaikkan KLB dari properti yang mereka bangun.

Jika KLB dari properti yang dibangun akan dinaikkan dari yang telah diatur, maka pengembang wajib membayarkan kompensasi, yang tidak harus berbentuk uang.

Perusahaan properti Agung Podomoro tengah menjadi sorotan setelah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.

Ariesman diduga menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi terkait tindakan memuluskan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi teluk Jakarta.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan anggota Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, sebagai tersangka.

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Megapolitan
Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Megapolitan
Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Megapolitan
Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Megapolitan
Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Megapolitan
Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Megapolitan
141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Megapolitan
Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Megapolitan
Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Megapolitan
2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.