Kompas.com - 08/04/2016, 09:04 WIB
Pulau buatan hasil reklamasi di pesisir utara Kota Jakarta mulai nampak, Kamis (17/7/2014). HERU SRI KUMOROPulau buatan hasil reklamasi di pesisir utara Kota Jakarta mulai nampak, Kamis (17/7/2014).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada perbedaan signifikan ketika bicara soal tambahan kontribusi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Basuki dan Taufik menyampaikan hal yang berlawanan, terutama tentang besaran tambahan kontribusi yang ditetapkan dan pembahasannya dalam dua raperda terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Bila melihat kembali, pengertian tambahan kontribusi adalah satu dari tiga poin kewajiban bagi pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi. Tiga poin tersebut ialah kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi.

Pada Senin (4/4/2016), Basuki menuturkan, pihaknya sempat diberikan draf usulan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta oleh Taufik. Dalam draf usulan tersebut, besaran tambahan kontribusi yang sedari awal diminta Pemprov DKI ditetapkan sebesar 15 persen diusulkan turun jadi 5 persen.

Cara menghitung tambahan kontribusi adalah besaran tambahan kontribusi, dalam hal ini ada yang 15 dan 5 persen, dikali nilai NJOP dikali saleable area sebuah pulau hasil reklamasi. Basuki menolak mentah-mentah usulan yang disebut berasal dari Taufik, bahkan menuliskan kata "gila bisa pidana korupsi" dalam draf tersebut sebelum dikembalikan kepada Taufik.

Pemprov DKI ingin besaran tambahan kontribusi ditetapkan 15 persen agar pengembang dapat memberikan lebih bagian dan manfaat dari pulau untuk kepentingan masyarakat umum. Bila diturunkan menjadi hanya 5 persen, itu dianggap menguntungkan pengembang.

Ketika dikonfirmasi pada Kamis (7/4/2016), Taufik menyampaikan hal yang berbeda. Dia menjelaskan, sejak awal, Basuki justru tidak setuju dengan besaran tambahan kontribusi 15 persen karena nilainya terlampau tinggi. Adapun saat membicarakan hal tersebut dengan Basuki, ada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang menjadi saksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pak Ahok (sapaan Basuki) waktu itu ngomong sama saya keberatan. Kita kan ada simulasi (hitung-hitungan tambahan kontribusi), disaksikan sama Sekda. Ketika disampaikan ke Ahok, dia kaget juga. 'Waduh, gede banget,' itu kata-kata Ahok," tutur Taufik. (Baca: Taufik Sebut Ahok Awalnya Tidak Setuju Tambahan Kontribusi 15 Persen)

Setelah berpikir Basuki enggan memasukkan poin tambahan kontribusi ke dalam raperda, pada rapat selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati yang mewakili Pemprov DKI justru menyampaikan Basuki ingin tetap besaran tambahan kontribusi ditetapkan 15 persen.

Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan, dua poin dari kewajiban pengembang, yakni kewajiban dan kontribusi, memiliki dasar hukum yang jelas. Poin kewajiban diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan poin kontribusi diatur dalam peraturan Bappenas, sedangkan poin tambahan kontribusi tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siap Dipanggil Soal Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta, Lurah Duri Kepa: Biar Terang Benderang

Siap Dipanggil Soal Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta, Lurah Duri Kepa: Biar Terang Benderang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap di Simpang Tomang, Belasan Pengemudi Mobil Ditilang

Langgar Ganjil Genap di Simpang Tomang, Belasan Pengemudi Mobil Ditilang

Megapolitan
Bantah Pinjam Rp 264,5 Juta ke Warga Cibodas, Lurah Duri Kepa: Itu Pinjaman Pribadi Bendahara

Bantah Pinjam Rp 264,5 Juta ke Warga Cibodas, Lurah Duri Kepa: Itu Pinjaman Pribadi Bendahara

Megapolitan
Di Tengah Protes Warga Sekitar TPA Cilowong, Pemkot Tangsel Lanjutkan Rencana Kirim Sampah ke TPA di Jabar

Di Tengah Protes Warga Sekitar TPA Cilowong, Pemkot Tangsel Lanjutkan Rencana Kirim Sampah ke TPA di Jabar

Megapolitan
1.995 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Istana

1.995 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Istana

Megapolitan
Protes 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa di Istana

Protes 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa di Istana

Megapolitan
Polisi Gunakan Alat 3D Laser Scanner buat Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang

Polisi Gunakan Alat 3D Laser Scanner buat Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Harap Begal yang Tewaskan Suaminya Dihukum, Istri: Cukup Saya yang Rasakan, Jangan Ada Orang Lain

Harap Begal yang Tewaskan Suaminya Dihukum, Istri: Cukup Saya yang Rasakan, Jangan Ada Orang Lain

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap di Fatmawati, Lebih dari 30 Mobil Ditilang

Langgar Ganjil Genap di Fatmawati, Lebih dari 30 Mobil Ditilang

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kena Sanksi Tilang, Ini Besaran Dendanya

Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kena Sanksi Tilang, Ini Besaran Dendanya

Megapolitan
Suaminya Tewas Dibacok Begal di Cakung, Istri: Dia Izin Beli Bensin, lalu Tak Ada Kabar

Suaminya Tewas Dibacok Begal di Cakung, Istri: Dia Izin Beli Bensin, lalu Tak Ada Kabar

Megapolitan
Dulu Dicibir Mirip Toren Air, Tugu Pamulang Siap Disulap Jadi Mewah, Begini Desainnya...

Dulu Dicibir Mirip Toren Air, Tugu Pamulang Siap Disulap Jadi Mewah, Begini Desainnya...

Megapolitan
Sopir Taksi Online Tabrak 2 Penjambretnya hingga Tewas, Apakah Bisa Dipidana?

Sopir Taksi Online Tabrak 2 Penjambretnya hingga Tewas, Apakah Bisa Dipidana?

Megapolitan
Tarif Tes PCR Kini Rp 275.000, Warga: Kalau Bisa Murah, Kenapa Dulu Harganya Mahal Banget?

Tarif Tes PCR Kini Rp 275.000, Warga: Kalau Bisa Murah, Kenapa Dulu Harganya Mahal Banget?

Megapolitan
Wagub DKI Minta Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta oleh Kelurahan Duri Kepa Diselesaikan secara Kekeluargaan

Wagub DKI Minta Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta oleh Kelurahan Duri Kepa Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.