Masuknya Sanusi dalam Persiapan Pembahasan Raperda terkait Reklamasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mohamad Sanusi bukanlah anggota badan legislasi daerah dari Fraksi Partai Gerindra yang masuk sejak awal untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi dan Tata Ruang.

Nama Sanusi masuk pada Oktober 2015, satu bulan sebelum pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Tata Ruang oleh Balegda.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni mengatakan masuknya Sanusi merupakan permintaan dari Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.

"Pertukaran itu permintaan dari Pak Taufik ya ke saya sebagai ketua fraksi," ujar Ghoni ketika dihubungi, Jumat (8/4/2016).

Muncul pertanyaan, apakah masuknya Sanusi ke Balegda merupakan bagian dari persiapan pembahasan raperda terkait reklamasi?

Ghoni tidak menjawab gamblang mengenai hal tersebut. Namun, dia menyatakan Sanusi merupakan ketua Komisi D bidang pembangunan yang lebih pas bicara tata ruang.

Sebelum digantikan Sanusi, anggota Fraksi Gerindra yang ada di Balegda adalah Rany Mauliani. Rany berasal dari Komisi E bidang kesejahteraan rakyat. Ghoni mengatakan Sanusi lebih pas masuk Balegda karena bisa membantu pembahasan raperda tentang pembangunan.

Raperda yang berkaitan dengan pembangunan adalah dua raperda tentang reklamasi. "Balegda kan krusial menyusun perda-perda pasal-pasal menyangkut zonasi dan reklamasinya. Jadi posisi di Balegda disesuaikan dengan posisi Pak Sanusi sebagai ketua Komisi D, hal yang menyangkut tata ruang dan perizinan kan di komjsi itu. Itu saja alasannya," ujar Ghoni.

Pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, telah berlangsung sejak November 2015 lalu.

Sebelum itu, susunan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta sempat berubah. Ada dua anggota Balegda "ditukar" dengan Mohamad Sanusi dan Syarif.