Penangkapan Sanusi dan Tekad Ahok Lanjutkan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Kompas.com - 09/04/2016, 08:08 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sepekan lebih sejak Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan dilakukan karena ada dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD DKI.

Kasus ini berbuntut panjang karena kemudian menyeret banyak nama, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terseretnya nama Ahok tak lepas dari keluarnya permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap salah seorang stafnya, Sunny Tanuwidjaja. Belum dipastikan apa perannya dalam kasus tersebut, tapi KPK ingin memastikan Sunny berada di Indonesia untuk memudahkan jika akan dilakukan pemeriksaan.

Terlepas dari keluarnya permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap salah seorang stafnya, ikut terseretnya Ahok dalam kasus yang melibatkan Sanusi juga tak bisa dilepaskan dari sikap Ahok yang selama ini dikenal sangat mendukung adanya reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sejauh ini, Ahok diketahui sudah menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land; Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo; Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah, anak perusahaan Intiland; Pulau I kepada PT Pembangunan Jaya Ancol; dan Pulau K yang juga diserahkan ke PT Pembangunan Jaya Ancol.

Dalam berbagai kesempatan, Ahok menegaskan tak ada yang salah dari reklamasi. Acuannya adalah sejumlah negara yang berhasil melakukan reklamasi.

Menurut Ahok, reklamasi juga bukan hal baru di Jakarta. Contoh yang ia ambil sebagai model reklamasi di Jakarta adalah Taman Impian Jaya Ancol.

"Yang enggak suka reklamasi kamu dengerin baik-baik ya, kamu kira Ancol itu hasil beranak sendiri itu tanah?" kata dia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Ia pun mengaku tak akan menggubris berbagai sindiran yang muncul karena dirinya mendukung reklamasi di Teluk Jakarta.

"Disebut Gubernur Agung Podomoro, terserah. Yang saya jalani adalah Gubernur DKI sebagai konstitusi. Yang penting, dia lebih kooperatif, kenapa enggak. Kamu mau sebut saya apa juga boleh. Ada yang sebut saya Bapak Reklamasi, terserah," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang Pesepeda ke Luar Jalur Sepeda, Polisi: Aktivitas Pengguna Kendaraan Bermotor Tinggi

Larang Pesepeda ke Luar Jalur Sepeda, Polisi: Aktivitas Pengguna Kendaraan Bermotor Tinggi

Megapolitan
Penjagaan Mapolres Tangsel Diperketat Buntut Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Penjagaan Mapolres Tangsel Diperketat Buntut Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Megapolitan
Polantas Sosialisasikan Larangan Pesepeda Melintas di Luar Jalur Sepeda Setelah Pukul 06.00

Polantas Sosialisasikan Larangan Pesepeda Melintas di Luar Jalur Sepeda Setelah Pukul 06.00

Megapolitan
Demo di Kementerian Koperasi dan UKM Bubar Usai Tuntutan Diterima

Demo di Kementerian Koperasi dan UKM Bubar Usai Tuntutan Diterima

Megapolitan
Penjagaan Mapolda Metro Jaya Diperketat Buntut Aksi Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Penjagaan Mapolda Metro Jaya Diperketat Buntut Aksi Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Megapolitan
Viral Video Polisi Menilang di Toko Baju, Kapolsek Ciledug: Pengendara Tak Pasang Pelat Nomor

Viral Video Polisi Menilang di Toko Baju, Kapolsek Ciledug: Pengendara Tak Pasang Pelat Nomor

Megapolitan
Banyak Warga Tak Tahu Pemasangan 'Barcode' Pohon, Pemkot Depok Akan Gencarkan Sosialisasi

Banyak Warga Tak Tahu Pemasangan "Barcode" Pohon, Pemkot Depok Akan Gencarkan Sosialisasi

Megapolitan
PAM Jaya Siapkan Tandon untuk Atasi Krisis Air Bersih di 9 Wilayah Jakbar dan Jakut

PAM Jaya Siapkan Tandon untuk Atasi Krisis Air Bersih di 9 Wilayah Jakbar dan Jakut

Megapolitan
Polda Metro Larang Pesepeda Melintas di Luar Jalur Sepeda Setelah Pukul 06.00

Polda Metro Larang Pesepeda Melintas di Luar Jalur Sepeda Setelah Pukul 06.00

Megapolitan
2 Atlet Panjat Tebing Jadi Tersangka Pemukulan Pelatihnya di Cakung

2 Atlet Panjat Tebing Jadi Tersangka Pemukulan Pelatihnya di Cakung

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Depan Gedung Kemenkop UKM, Ini 5 Tuntutannya

Massa Gelar Demo di Depan Gedung Kemenkop UKM, Ini 5 Tuntutannya

Megapolitan
Mempertanyakan Urgensi Pemasangan 'Barcode' Pohon oleh Pemkot Depok, Akankah Sia-sia?

Mempertanyakan Urgensi Pemasangan "Barcode" Pohon oleh Pemkot Depok, Akankah Sia-sia?

Megapolitan
Soroti Lemahnya Pengawasan Parkir Liar di Jakarta, Pengamat: Penderekan Hanya Asal Saja

Soroti Lemahnya Pengawasan Parkir Liar di Jakarta, Pengamat: Penderekan Hanya Asal Saja

Megapolitan
Pemasangan 'Barcode' Pohon di Depok Dipertanyakan, Pakar: Kalau Hanya untuk Edukasi, Tidak Ada Urgensinya

Pemasangan "Barcode" Pohon di Depok Dipertanyakan, Pakar: Kalau Hanya untuk Edukasi, Tidak Ada Urgensinya

Megapolitan
Saat Kucing Liar jadi 'Pegawai' Ditjen Pajak dan Curi Perhatian Netizen

Saat Kucing Liar jadi "Pegawai" Ditjen Pajak dan Curi Perhatian Netizen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.