Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Sebelum Sunny Tanuwidjaja Muncul di Balaikota

Kompas.com - 11/04/2016, 06:44 WIB
Sunny Tanuwidjaja KOMPAS/YUNIADHI AGUNGSunny Tanuwidjaja
EditorHeru Margianto

Karena menjadi titik terjauh dari akhir pekan berikutnya, Senin kerap dirasa berat oleh warga perkotaan seperti Jakarta. Namun, perasaan berat itu tidak untuk Senin (11/4/2016) ini. Akan kembalinya Sunny Tanuwidjaja ke Balaikota DKI Jakarta merupakan salah satu penyebabnya.

Lima hari terakhir, nama Sunny Tanuwidjaja yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemuka. Oleh KPK, Sunny yang langsung populer itu hendak dimintai keterangan terkait pembahasan dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Pantai Jakarta.

Untuk mendalami kasus reklamasi yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai penerima dan pemberi suap ini, KPK minta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Sunny ke luar negeri. Pencegahan dimulai 6 April 2016 hingga 6 Oktober 2016.

Oleh KPK, Sunny tidak dicegah seorang diri. Bersamaan dengan pencegahan itu, KPK juga meminta Dirjen Imigrasi mencegah Richard Halim, Direktur Agung Sedayu Group.

Dalam perkara reklamasi di Pantai Jakarta, Agung Sedayu Grup adalah pengembang yang anak perusahaannya yaitu Kapuk Naga Indah mendapat 5 izin prinsip dari 17 pulau hasil reklamasi.

Lima pulau itu masih diberi nama Pulau A, B, C, D dan E. Sementara Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya Muara Wisesa Samudra mendapat 1 izin prinsip di Pulau G yang kemudian diberi nama Pluit City.

Selain menetapkan Sanusi dan Ariesman sebagai tersangka, KPK juga telah menetapkan karyawan Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro, sebagai tersangka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Suap Ariesman kepada Sanusi sebesar Rp 1,140 miliar yang terungkap dalam operasi tangkap tangan KPK diberikan melalui Trinanda, 31 Maret 2016.

Kenapa Sunny?

Dalam peta yang belum terungkap sepenuhnya terkait reklamasi dan dugaan korupsi di dalamnya di mana saat ini tengah ditangani KPK, pencegahan atas Sunny memunculkan pertanyaan.

Apalagi, beberapa hari sebelum diumumkan resmi pada 7 April 2016, sempat beredar pencegahan atas S yang kemudian dibantah KPK.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di sela-sela pertunjukan konser DARR 2: Bikin Konser di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Sabtu (2/4/2016). Di Atas Rata-rata generasi dua (DARR 2) dilengkapi dengan enam tema tata panggung, dari negeri dongeng, melayu, hingga jazz.
Pertanyaan itu juga ada di benak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah penangkapan Sanusi oleh KPK dan penyerahan diri Ariesman ke KPK, Ahok mengaku bertemu Sunny.

Terkait semua tuduhan yang dialamatkan ke Sunny terkait reklamasi, Ahok mendapat jawaban melegakan. Sunny menurut Ahok membantah semua tuduhan. Kepada Ahok, Sunny bilang tidak melakukan apa-apa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.