Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2016, 07:32 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Sunny Tanuwidjaja. Menurut KPK, Sunny adalah staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pencegahan terhadap Sunny terkait dugaan suap dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kasus itu telah menjerat antara lain Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN), Ariesman Widjaja.

Kuasa Hukum Sanusi, Krisna Murti, mengatakan, Sunny pernah menghubungi kliennya untuk membicarakan raperda tersebut. Hal itu diakui Sunny.

Sunny mengaku pernah mengontak Sanusi pada Februari 2016 berhubungan dengan dua raperda terkait reklamasi.

"Kalau kontak, betul seperti yang Pak Sanusi sebut. Memang saya kontak dia" ujar Sunny di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/4/2016).

Sunny mengatakan, kontak tersebut dilakukan ketika Bappeda telah menyerahkan draf Raperda tentang Tata Ruang ke DPRD DKI. Namun, DPRD DKI belum juga menyelesaikan pembahasan raperda tersebut.

Kumpulan para pengembang yang tergabung dalam sebuah paguyuban pun menanyakan hal itu kepada Sunny. "Saya bilang (ke pengembang), cek aja langsung ke sana (DPRD). Nah sudah dicek berkali-kali, enggak clear. Saya mau tanya Bu Tuty (Kepala Bappeda) kan enggak enak. Bu Tuty setahu saya (disposisinya) banyak dari Pak Gubernur kan," ujar Sunny.

"Jadi, ya sudah saya cek langsung. Kenapa saya ke Sanusi? Karena kita tahu, Sanusi paling mengerti soal beginian. Yang lain kan enggak ngerti," tambah dia.

Pengakuan Sunny soal Sanusi hanya sebatas itu. Dia membantah telah menjadi jembatan yang mengatur pertemuan Sanusi dengan Ariesman Widjaja. Menurut dia, Sanusi dan Ariesman telah kenal sebelumnya sehingga tidak perlu diatur olehnya agar bisa bertemu.

"Sanusi dengan Podomoro sudah kenal lama. Sepengetahuan saya sejak 2004 kalo enggak salah menurut cerita mereka, dalam proyek pembangunan Thamrin City. Jadi kalau misalkan mereka mau ketemu, mau ngobrol, mau apa, ngapain lewat saya, orang bisa ketemu langsung kok," ujar Sunny.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hilang 2 Pekan, Jasad Anak Panti Asuhan yang Tenggelam di Kali Ciliwung Akhirnya Ditemukan

Hilang 2 Pekan, Jasad Anak Panti Asuhan yang Tenggelam di Kali Ciliwung Akhirnya Ditemukan

Megapolitan
Adakah yang Diuntungkan dari Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta?

Adakah yang Diuntungkan dari Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta?

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, Dijadikan Tersangka hingga Disebut Lalai

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, Dijadikan Tersangka hingga Disebut Lalai

Megapolitan
Tak Terima Bakal Dipecat Usai Jadi Tersangka, Bripka HK Laporkan Balik Istrinya Terkait Perzinaan

Tak Terima Bakal Dipecat Usai Jadi Tersangka, Bripka HK Laporkan Balik Istrinya Terkait Perzinaan

Megapolitan
Kegetiran Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Kegetiran Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Megapolitan
Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Megapolitan
Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Megapolitan
Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Megapolitan
Cara Daftar Paspor Online 2023

Cara Daftar Paspor Online 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Megapolitan
Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.