Kompas.com - 12/04/2016, 10:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (12/4/2016). Ia datang untuk memenuhi panggilan penyelidikan terkait pembelian sebagian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014. Kompas.com/Alsadad RudiGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (12/4/2016). Ia datang untuk memenuhi panggilan penyelidikan terkait pembelian sebagian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/4/2016). Ahok menyatakan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait pembelian sebagian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.

Ahok tiba di Gedung KPK pada sekitar pukul 09.10. Ia tampak membawa beberapa map yang disebutnya berguna untuk memperkuat keterangannya selama penyelidikan.

Menurut Ahok, dokumen yang ia bawa ke KPK sama persis dengan dokumen yang ia bawa saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa bulan lalu.

"Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia (KPK) mau apa. KPK kan udah pernah minta BPK audit investigasi. Sekarang kita pengin tahu KPK mau nanya apa," kata Ahok sebelum masuk ke ruang penyelidikan.

Dokumen yang dipersiapkan Ahok adalah dokumen yang sebelumnya diambilnya di Balai Kota, sebelum ke Gedung KPK.

"Saya tinggal ambil aja dokumen BPK. Kalau ditanya urutannya, kan dulu udah dibikin BPK. Itu aja sih," ujar Ahok.

Pembelian sebagian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI dilakukan pada akhir tahun 2014. Nilainya mencapai Rp 755 miliar. Lahan yang dibeli itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan RS Kanker dan Jantung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun pada laporan hasil pemeriksana (LHP) BPK untuk Provinsi DKI tahun 2014, BPK menyatakan ada indikasi kerugian daerah Rp 199 miliar dalam proses pembelian lahan tersebut.

Kompas TV Selasa Besok, Ahok Penuhi Panggilan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Megapolitan
Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Megapolitan
Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Megapolitan
Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Megapolitan
Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.