Ahok Duga Ada Keterlibatan PNS dalam Suap Raperda Reklamasi

Kompas.com - 12/04/2016, 13:37 WIB
PNS DKI memanfaatkan momen halal bihalal untuk berfoto bersama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (22/7/2015). Jessi CarinaPNS DKI memanfaatkan momen halal bihalal untuk berfoto bersama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (22/7/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) terkait adanya usulan penurunan kewajiban tambahan bagi pengembang.

Menurut Ahok, oknum PNS yang terlibat dalam usulan penurunan kewajiban tambahan memiliki tujuan sama dengan yang dilakukan oknum-oknum anggota DPRD DKI, yakni berupaya menaikan uang suap dari pengembang.

Tudingan yang disampaikan Ahok menanggapi pertanyaan mengenai apakah ada keterlibatan pihak lain dalam upaya menaikan uang suap dari pengembang, selain DPRD.

"Apakah orang PNS ini enggak ada oknumnya? Oh, banyak. Banyak yang sakit hati sama saya juga kan?" kata dia di Balai Kota, Selasa (12/4/2016).

Ahok menilai adanya keterlibatan PNS tak lepas dari kebijakan bongkar pasang PNS yang selama ini dilakukannya. Menurut Ahok, sejak 2 Januari 2015, sudah ada 8.000 jabatan struktural yang mengalami perombakan pejabat. Dari jumlah tersebut, ada 4.000 orang yang kehilangan jabatan.

"Terus semua tidak boleh tarik uang kontan di DKI. Semua saya paksa lapor LHKPN, tiap minggu tiap bulan saya pecatin orang. Jadi bisa jadi ada yang sakit hati," ujar Ahok.

Sebelumnya, Ahok melontarkan kecurigaan pengesahan dua raperda di DPRD DKI sarat transaksi terkait uang siap. Ia pun curiga tak kunjung disahkannya Rapeda Reklamasi bertujuan untuk menaikkan uang suap yang diminta anggota DPRD.

"Mungkin ya, bisa juga mereka menahan karena jual mahal, enggak mau putusin. Makanya enggak kuorum-kuorum. Saya tidak tau, tapi bisa aja bayar absen kan. Kalau kamu (pengusaha) butuh, saya datang, bayar absen," kata Ahok. (Baca: Raperda Ditunda, Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal)

Mengenai pembahasan Raperda Reklamasi, Ahok menyatakan bahwa dirinya sudah banyak belajar dari kasus dugaan anggaran siluman dalam APBD 2014. Karena itu, ia mengaku sudah sering mengingatkan para pejabat Pemprov DKI agar tidak kecolongan.

"Saya udah pengalaman nih tiba-tiba yang peresmian, paripurna, ketok palu, tanda tangan, isi dokumennya beda. Makanya saya udah ancam Sekda, Bu Tuti, Pak Damar, Pak Oswar semuanya nih. Awas nanti saya panggil Sekwan juga deh," ujar Ahok. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Megapolitan
Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Megapolitan
Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Megapolitan
Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Megapolitan
Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Megapolitan
Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Megapolitan
Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Megapolitan
Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Megapolitan
Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Megapolitan
Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Megapolitan
Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Megapolitan
Cegah Covid-19, Terminal Pondok Cabe Periksa Suhu Tubuh Penumpang Bus

Cegah Covid-19, Terminal Pondok Cabe Periksa Suhu Tubuh Penumpang Bus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X