Ahok Duga Ada Keterlibatan PNS dalam Suap Raperda Reklamasi

Kompas.com - 12/04/2016, 13:37 WIB
PNS DKI memanfaatkan momen halal bihalal untuk berfoto bersama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (22/7/2015). Jessi CarinaPNS DKI memanfaatkan momen halal bihalal untuk berfoto bersama dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (22/7/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) terkait adanya usulan penurunan kewajiban tambahan bagi pengembang.

Menurut Ahok, oknum PNS yang terlibat dalam usulan penurunan kewajiban tambahan memiliki tujuan sama dengan yang dilakukan oknum-oknum anggota DPRD DKI, yakni berupaya menaikan uang suap dari pengembang.

Tudingan yang disampaikan Ahok menanggapi pertanyaan mengenai apakah ada keterlibatan pihak lain dalam upaya menaikan uang suap dari pengembang, selain DPRD.

"Apakah orang PNS ini enggak ada oknumnya? Oh, banyak. Banyak yang sakit hati sama saya juga kan?" kata dia di Balai Kota, Selasa (12/4/2016).

Ahok menilai adanya keterlibatan PNS tak lepas dari kebijakan bongkar pasang PNS yang selama ini dilakukannya. Menurut Ahok, sejak 2 Januari 2015, sudah ada 8.000 jabatan struktural yang mengalami perombakan pejabat. Dari jumlah tersebut, ada 4.000 orang yang kehilangan jabatan.

"Terus semua tidak boleh tarik uang kontan di DKI. Semua saya paksa lapor LHKPN, tiap minggu tiap bulan saya pecatin orang. Jadi bisa jadi ada yang sakit hati," ujar Ahok.

Sebelumnya, Ahok melontarkan kecurigaan pengesahan dua raperda di DPRD DKI sarat transaksi terkait uang siap. Ia pun curiga tak kunjung disahkannya Rapeda Reklamasi bertujuan untuk menaikkan uang suap yang diminta anggota DPRD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mungkin ya, bisa juga mereka menahan karena jual mahal, enggak mau putusin. Makanya enggak kuorum-kuorum. Saya tidak tau, tapi bisa aja bayar absen kan. Kalau kamu (pengusaha) butuh, saya datang, bayar absen," kata Ahok. (Baca: Raperda Ditunda, Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal)

Mengenai pembahasan Raperda Reklamasi, Ahok menyatakan bahwa dirinya sudah banyak belajar dari kasus dugaan anggaran siluman dalam APBD 2014. Karena itu, ia mengaku sudah sering mengingatkan para pejabat Pemprov DKI agar tidak kecolongan.

"Saya udah pengalaman nih tiba-tiba yang peresmian, paripurna, ketok palu, tanda tangan, isi dokumennya beda. Makanya saya udah ancam Sekda, Bu Tuti, Pak Damar, Pak Oswar semuanya nih. Awas nanti saya panggil Sekwan juga deh," ujar Ahok. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Misteri Kematian Pemuda di Teluknaga, Berawal Dendam Pelaku hingga Pengeroyokan

Misteri Kematian Pemuda di Teluknaga, Berawal Dendam Pelaku hingga Pengeroyokan

Megapolitan
Pemkot Depok Kebut Normalisasi Situ Jatijajar, Bojongsari, dan Pengarengan Jelang Musim Hujan

Pemkot Depok Kebut Normalisasi Situ Jatijajar, Bojongsari, dan Pengarengan Jelang Musim Hujan

Megapolitan
Hampir Seluruh PAUD di Depok Diklaim Siap Sekolah Tatap Muka

Hampir Seluruh PAUD di Depok Diklaim Siap Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Sebagian Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan Jelang Sore

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Sebagian Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan Jelang Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun | Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun | Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO

Megapolitan
Tak Ditilang, Perempuan di Tangerang Diminta Nomor Telepon Lalu Terus Dihubungi Polisi

Tak Ditilang, Perempuan di Tangerang Diminta Nomor Telepon Lalu Terus Dihubungi Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 8 Kasus di Kota Tangerang, 94 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 8 Kasus di Kota Tangerang, 94 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.