Kompas.com - 12/04/2016, 18:06 WIB
Penertiban kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4/2016). Sebanyak 898 bangunan akan ditertibkan di lahan seluas lebih dari tiga hektar ini. Kawasan ini rencananya akan direvitalisasi menjadi kawasan wisata bahari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPenertiban kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4/2016). Sebanyak 898 bangunan akan ditertibkan di lahan seluas lebih dari tiga hektar ini. Kawasan ini rencananya akan direvitalisasi menjadi kawasan wisata bahari.
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) Gugun Muhammad meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuktikan ucapan mengenai kawasan Pasar Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara, adalah lahan milik negara.

"Nah, Pemda punya enggak sertifikatnya? Enggak pernah itu nunjukkin. Pokoknya langsung klaim tanah negara," kata Gugun saat dihubungi Kompas.com dari Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Gugun, Ahok kerap menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum untuk melakukan penggusuran.

Padahal, kata Gugun, ketika tanah itu akan digunakan untuk pembangunan, katakanlah untuk jalur hijau, pemerintah daerah, menurut dia, mesti mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Tetapi, Ahok enggak mau pakai undang-undang itu. Padahal, undang-undang itu mengatur, warga negara yang tinggal di atas tanah negara pun berhak mendapat ganti kerugian," ujar Gugun.

Karena itu, Gugun meminta Ahok berhenti melakukan penggusuran permukiman rakyat kecil, apalagi jika penggusuran dilakukan hanya untuk memenuhi keinginan pengembang.

"Saya minta Ahok segera bertobat ya. Jadi, jangan lagi politik dia berpihak kepada kelas atas, lalu mengorbankan yang bawah, yang miskin," ujar Gugun.

Kebijakan merelokasi warga korban penggusuran ke rusunawa juga ia nilai tidak tepat.

"Lama-lama orang masuk rusun. Ketika semua masuk rusun lama-lama orang dari daerah enggak bakal bisa masuk ke Jakarta. Jadi, mestinya penggusuran berhenti, lalu tata tuang diatur bersama, tidak diprioritaskan ke yang kaya-kaya," ujarnya.

Pada Senin (11/4/2016), Pemprov DKI Jakarta menertibkan ratusan bangunan di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Penolakan warga tak membuat bangunan-bangunan itu selamat dari pembongkaran.

Penertiban dilakukan untuk membuat ruang terbuka hijau dan merevitalisasi kawasan wisata bahari di lokasi tersebut.

Kompas TV Pasca Penggusuran, Warga Bertahan & Tuntut Ganti Rugi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Megapolitan
Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Megapolitan
Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Megapolitan
Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Megapolitan
Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Megapolitan
Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Megapolitan
1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Megapolitan
Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Megapolitan
3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

Megapolitan
Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.