Audit BPK soal Sumber Waras yang Buat Ahok Uring-uringan

JAKARTA, KOMPAS.com — Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014 menjadi titik awal kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada lembaga audit keuangan negara tersebut.

Dalam laporan itu, BPK mendapat 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun. Salah satunya, pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai.

Nilai kerugiannya diindikasi sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014. BPK menilai, lahan seluas 3,6 hektar itu tidak memenuhi syarat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan DKI.

Selain itu, lahan tersebut tidak siap bangun karena tergolong daerah banjir dan tidak ada jalan besar. Tak hanya itu, BPK menyebut, nilai jual obyek pajak (NJOP) dari lahan yang dibeli Pemprov DKI sekitar Rp 7 juta per meter. Namun, DKI malah membayar NJOP sebesar Rp 20 juta.

Ahok selama ini berkeyakinan, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dilaksanakan dengan proses administrasi yang benar. Ia tak mengakui audit BPK terkait RS Sumber Waras itu. Bahkan, Ahok tak jarang menyebut BPK tendensius.

Ahok juga sudah dimintai keterangan perihal itu oleh BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikapnya masih sama, yaitu yakin tidak ada kesalahan prosedur pembelian lahan RS Sumber Waras dan menyebut audit BPK ngaco.

"Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu, kok," kata Ahok di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2016).

Kronologi

Ahok mengakui, niat pembelian lahan RS Sumber Waras muncul ketika sejumlah pekerja di rumah sakit tersebut berdemo di depan Balai Kota. Mereka mengadu akan di-PHK, sementara lahan RS akan diubah menjadi mal oleh PT Ciputra Karya Utama.