Audit BPK soal Sumber Waras yang Buat Ahok Uring-uringan

Ahok geram dan berjanji bakal membeli lahan RS Sumber Waras tersebut. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sempat merekomendasikan Ahok untuk tidak membangun rumah sakit di lahan RS Sumber Waras karena tidak laik dan masih terikat dengan pihak swasta.

Dinkes DKI Jakarta memberi alternatif lokasi lain untuk pembangunan RS khusus kanker dan jantung.

"Saya langsung disposisi ke Sekda untuk segera dianggarkan pembangunan (RS) sesuai aturan. Artinya apa? Saya enggak ngebet beli RS Sumber Waras. Bagi saya, yang penting, Jakarta ada RS kanker dan jantung tambahan. RS yang ada sudah penuh," kata Ahok.

Kronologi:

• Pada 27 Juni 2014, YKSW menyatakan bersedia menjual sebagian lahan mereka. Mereka pun memasang NJOP sekitar Rp 20 juta untuk lahan tersebut. NJOP tersebut sama dengan sebagian lahan milik RS Sumber Waras lainnya yang dikelola oleh Yayasan Sumber Waras yang memiliki akses ke Jalan Kyai Tapa.
• Pada 8 Juli 2014, Ahok mendisposisikan surat tersebut kepada Andi Baso Mappapoleonro, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, untuk mempersiapkan anggaran.
• Pada 14 November 2014, Dinas Kesehatan DKI mengeluarkan kajian terhadap lahan RS Sumber Waras. Hasilnya, lahan RS Sumber Waras memenuhi beberapa syarat kelaikan, yakni tanah bersifat siap pakai, bebas banjir, akses jalan besar tersedia, jangkauan luas, dan luas lahan yang lebih dari 2.500 meter persegi.
• Pada 10 Desember 2014, Pemprov DKI resmi menunjuk lokasi pembelian lahan.
• Pada 11 Desember 2014, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras membatalkan perjanjian dengan PT Ciputra Karya Utama. Kemudian, mereka mengalihkan kerja sama kepada Pemprov DKI.
• Pada 15 Desember 2014, Bendahara Umum Pemprov DKI mentransfer uang senilai Rp 800 miliar ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membeli lahan tersebut.
• Pada 30 Desember 2014, Dinas Kesehatan DKI membayar lahan kepada RS Sumber Waras dalam bentuk cek. 
• Pada 31 Desember 2014, cek tersebut pun dicairkan oleh pihak RS Sumber Waras.

Pembelaan Ahok

Saat Rapat Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2014 pada 16 September 2015, Ahok menjelaskan, pengadaan RS Sumber Waras merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014.

Dalam pelaksanaan program itu, kata Ahok, Pemprov DKI melakukan pengadaan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta turunannya dengan nilai harga tanah sesuai NJOP tahun 2014. Nilai transaksi sudah termasuk nilai bangunan dan seluruh biaya administrasi, atau dengan kata lain Pemprov DKI tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lainnya.

Penetapan NJOP berdasarkan zonasi sebagai satu hamparan tanah (satu nomor obyek pajak menghadap Jalan Kyai Tapa) yang ditetapkan sejak tahun 1994 sesuai basis data yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq Dirjen Pajak.

Adapun total pembelian lahan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan NJOP, yakni Rp 800 miliar, dengan berbagai keuntungan karena tidak harus membayar biaya administrasi lainnya. Selain itu, bukti formal sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas lahan tersebut menunjukkan alamat di Jalan Kyai Tapa.

Sesuai dengan hasil taksiran, nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 Rp 904 miliar. Artinya, kata Basuki, nilai pembelian Pemprov DKI Jakarta jauh di bawah harga pasar.