Proses Hukum Kasus JIS Dinilai Gagal Berikan Keadilan kepada Anak

Kompas.com - 13/04/2016, 19:20 WIB
Ferdinand Tjiong (kiri),  pengacaranya Hotman Paris Hutapea (tengah), dan Neil Bantleman (kanan) usai dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Jumat (14/8/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusFerdinand Tjiong (kiri), pengacaranya Hotman Paris Hutapea (tengah), dan Neil Bantleman (kanan) usai dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Jumat (14/8/2015).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Universitas Indonesia (MaPPI UI) menyatakan bahwa proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap siswa di Jakarta International School (JIS), gagal memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menjadi korban.

Kesimpulan ini merupakan hasil eksaminasi yang dilakukan Kontras dan MaPPI UI atas kasus yang terjadi pada 2015 itu.

"Penegak hukum tidak mampu, bahkan gagal membuktikan adanya peristiwa tindak pidana yang identik sebagai kejahatan seksual terhadap anak," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jentera, Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016).

Menurut Haris, proses hukum kasus ini penuh manipulasi. Dalam hal ini, maka anak yang menjadi korban kekerasan tersebut yang dinilainya akan dirugikan.

"Kalau dia (korban) mendapatkan haknya dengan cara yang penuh manipulasi dalam proses hukum, dia nanti juga masa depannya kasihan," ucap Haris.

Ia mencontohkan hasil visum yang menurutnya belum jelas menunjukkan adanya perkosaan atau pelecehan seksual.

"Misalnya ketika visum tidak ditemukan kondisi lubang dubur MAK yang identik telah mengalami perkosaan," kata Haris.

Dalam kesempatan yang sama, ahli forensik dari Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia, dr Ferryal Basbeth, Sp. F juga menilai adanya sejumlah kejanggalan medis, yang diloloskan dalam proses hukum. 

Menurut dia, dalam kasus JIS ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut terinfeksi penyakit herpes kelamin.

"Tidak ada bukti menunjukkan mereka terkena. Laboratorium maupun pemeriksaan fisik, tetapi sudah ada yang dihukum. Nah, ini tanggung jawab siapa?" kata Ferryal.

Ia pun menyayangkan belum adanya standardisasi forensik di Indonesia. Atas dasar itu, Ferryal menyarankan agar Kejaksaan selaku penegak hukum juga memiliki staf ahli di bidang medis.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Megapolitan
Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

Megapolitan
Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Megapolitan
Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Megapolitan
Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Megapolitan
Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Megapolitan
Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Megapolitan
Tangkap Ular Sanca Saat Banjir, Jari Warga Pamulang Terluka Kena Gigitan

Tangkap Ular Sanca Saat Banjir, Jari Warga Pamulang Terluka Kena Gigitan

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Dijual di Situs Jual Beli Online

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Dijual di Situs Jual Beli Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X