Ahok: Ada Perbedaan Aturan Dalam Melihat Pembelian Lahan Sumber Waras

Kompas.com - 14/04/2016, 09:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba di gedung KPK, Jakarta, untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, Selasa (12/4/2016). Ahok memberikan keterangan seputar pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada akhir 2014. TRIBUN NEWS / HERUDINGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba di gedung KPK, Jakarta, untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, Selasa (12/4/2016). Ahok memberikan keterangan seputar pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada akhir 2014.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai ada perbedaan peraturan yang dipakai antara dirinya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Ahok mengungkapkan, dirinya memakai aturan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Aturan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sementara  BPK memakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perbedaan peraturan tersebut diprotes Ahok karena menghasilkan selisih audit dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Saya juga protes selisih audit. BPK menggatakan ini melanggar prosedur, karena dia memaksa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Harus bentuk tim sosialisai, kajian, baru beli, dan harus gunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/4/2016).


Sebelum keluar UU Nomor 2 tahun 2012, kata Ahok, pemerintah hanya boleh membeli tanah sesuai harga NJOP. Kebijakan tersebut diduga sebagai penyebab kekalahan pemerintah dari swasta dalam proses pembelian tanah.

"Maka keluar undang-undang itu. Karena hampir semua ruas tol yang mau dibangun, gak bisa beli. Saya dulu sempat dengar, saya sudah keburu keluar (dari DPR RI), saya di Baleg (Badan Legislatif) dari ahli ekonom, akademisi menyampaikan undang-undang itu," kata Ahok.

Berbarengan dengan undang-undang itu, kemudian keluar Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan itu disebutkan pembelian tanah di bawah satu hektar dapat langsung dilakukan proses jual beli oleh instansi pemerintah demi efektivitas dan efisensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Satu hektar kemudian diubah lagi menjadi lima hektar di 2014," kata Ahok.

Perubahan luas lahan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 40 tahun 2014.

Ahok mengungkapkan BPK tak mau menganggap adanya Perpres tersebut.

"Itu yang saya protes. Saya membeli tanah dengan aturan Perpres, dia ngotot gunakan (UU 2012), ya salahlah. Ini yang gak bener. Gak ketemu dong. Kalau kamu udah memalsukan data," kata Ahok.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov Kirim Bantuan ke Lokasi Kesulitan Air Bersih di Kalideres

Pemprov Kirim Bantuan ke Lokasi Kesulitan Air Bersih di Kalideres

Megapolitan
Mobil Karya Anak Bangsa dari ITS Ikut Konvoi Formula E di Monas

Mobil Karya Anak Bangsa dari ITS Ikut Konvoi Formula E di Monas

Megapolitan
Laju Pertumbuhan Penduduk Bekasi Menurun dalam 5 Tahun Belakangan

Laju Pertumbuhan Penduduk Bekasi Menurun dalam 5 Tahun Belakangan

Megapolitan
Warga Antusias Swafoto di Sekitar Mobil Listrik di Monas

Warga Antusias Swafoto di Sekitar Mobil Listrik di Monas

Megapolitan
PT KAI Disebut Belum Tentukan Besaran Uang Kerohiman Proyek Double Track Bogor-Sukabumi

PT KAI Disebut Belum Tentukan Besaran Uang Kerohiman Proyek Double Track Bogor-Sukabumi

Megapolitan
Sudah Uzur dan Rawan Anjlok, 4 Lift di Kantor Wali Kota Jakarta Timur Akan Diganti

Sudah Uzur dan Rawan Anjlok, 4 Lift di Kantor Wali Kota Jakarta Timur Akan Diganti

Megapolitan
Wacana Pembangunan Rusunawa Bantargebang Memudar

Wacana Pembangunan Rusunawa Bantargebang Memudar

Megapolitan
Truk Terguling di Jalan Layang Antasari

Truk Terguling di Jalan Layang Antasari

Megapolitan
Sebuah Rumah Tua Ada di Tengah Apartemen Mewah Jakpus, Ini Kisah Sang Pemilik

Sebuah Rumah Tua Ada di Tengah Apartemen Mewah Jakpus, Ini Kisah Sang Pemilik

Megapolitan
Sudin LH Tetap Pasang Alat Pengukuran Udara untuk Hilangkan Trauma Warga Cilincing

Sudin LH Tetap Pasang Alat Pengukuran Udara untuk Hilangkan Trauma Warga Cilincing

Megapolitan
TPST Bantargebang Diprediksi Overload 2021, Bekasi Belum Tahu Rencana DKI

TPST Bantargebang Diprediksi Overload 2021, Bekasi Belum Tahu Rencana DKI

Megapolitan
Cegah Jalur Sepeda Diserobot Kendaraan, DKI Akan Pasang Pembatas Beton

Cegah Jalur Sepeda Diserobot Kendaraan, DKI Akan Pasang Pembatas Beton

Megapolitan
Oktober 2019, Kamera ETLE Akan Dipasang di Jalan Tol

Oktober 2019, Kamera ETLE Akan Dipasang di Jalan Tol

Megapolitan
Ribuan Rumah Terkena Penggusuran Proyek Jalur Ganda Bogor-Sukabumi, Warga Pasrah

Ribuan Rumah Terkena Penggusuran Proyek Jalur Ganda Bogor-Sukabumi, Warga Pasrah

Megapolitan
Transpatriot Bekasi Mulai Berbayar Pekan Depan

Transpatriot Bekasi Mulai Berbayar Pekan Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X