Kompas.com - 14/04/2016, 11:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta harus disertai dengan pembuatan undang-undang. Ia pun mempersilakan Komisi IV DPR serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun UU itu.

"Silakan saja, tetapi kalau dia keluarkan UU harus (dibahas) sama presiden. UU harus diuji ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/4/2016).

Ahok mengaku tak keberatan apabila proyek reklamasi tidak dilanjutkan. Namun, ia meminta agar pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menghentikan hal ini tidak memanfaatkannya untuk memalak para pengusaha.

Ia kemudian mencontohkan kasus yang dialami Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi yang disebutnya getol menolak reklamasi, tetapi kemudian ditangkap saat menerima suap dari pengembang reklamasi.

"Yang penting jangan akal-akalan untuk menekan pengusaha. Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Jadi, jangan pejabat menggunakan kekuasaan menekan pengusaha tanpa terang benderang," ujar Ahok.

Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan rapat kerja pada Rabu (13/4/2016). Dalam rapat itu, mereka bersepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghentian proyek reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, dan meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Herman.

Kompas TV Kasus Reklamasi Bernuansa Politik?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Terima Donasi Rp 50 Miliar untuk Beasiswa dari Dato Low Tuck Kwong

UI Terima Donasi Rp 50 Miliar untuk Beasiswa dari Dato Low Tuck Kwong

Megapolitan
Final International Youth Championship 2021 Akan Digelar di Jakarta International Stadium

Final International Youth Championship 2021 Akan Digelar di Jakarta International Stadium

Megapolitan
Wali Kota Depok Janji Perda Religius Rangkul Semua Umat Beragama

Wali Kota Depok Janji Perda Religius Rangkul Semua Umat Beragama

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Pesona Square Mall Depok pada 22-23 Oktober, Ada 4 Vaksin Tersedia

Vaksinasi Covid-19 di Pesona Square Mall Depok pada 22-23 Oktober, Ada 4 Vaksin Tersedia

Megapolitan
M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Megapolitan
52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Megapolitan
Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Megapolitan
Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Megapolitan
Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Tawarkan Surat Izin Operasional Palsu lewat Facebook, Pelaku Ditangkap Polisi

Tawarkan Surat Izin Operasional Palsu lewat Facebook, Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kepulauan Seribu Telah Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Kapasitas Pengunjung 25 Persen

Kepulauan Seribu Telah Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Kapasitas Pengunjung 25 Persen

Megapolitan
Polisi Didesak Proses Hukum Rachel Vennya karena Kabur dari Karantina di Wisma Atlet

Polisi Didesak Proses Hukum Rachel Vennya karena Kabur dari Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.