Jika Perda Reklamasi Dibahas dengan Benar, Mengapa Dihentikan?

Kompas.com - 15/04/2016, 13:27 WIB
Berdasarkan pantauan udara dengan menggunakan helikopter pada Kamis (14/4/2016), aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau D, yang terletak muka bibir pantai Indah Kapuk. PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoBerdasarkan pantauan udara dengan menggunakan helikopter pada Kamis (14/4/2016), aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau D, yang terletak muka bibir pantai Indah Kapuk.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Inggard Joshua, mengatakan, keputusan pimpinan DPRD menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi di Teluk Jakarta menjadi indikasi adanya ketidakberesan dalam proses pembahasan dua raperda itu.

"Harusnya walau ada yang tertangkap, tetapi perda itu benar, ngapain mesti ditangguhkan atau dihentikan? Kita bicara logic saja ya, kenapa perda itu enggak dilanjutkan?" ujar Inggard ketika dihubungi, Jumat (15/4/2016).

Pimpinan DPRD DKI telah menghentikan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Inggard, penghentian pembahasan tersebut menandakan bahwa pembahasan raperda itu memang tidak melalui proses yang benar. Hal tersebut, menurut Inggard, juga menjadi indikasi adanya suap yang lebih luas, bukan hanya melibatkan Sanusi yang kini ditahan KPK.

Menurut dia, jika alasan pembahasan raperda dihentikan karena ada indikasi suap, seharusnya hal itu sudah dihentikan sejak dulu. Sebab, rumor suap sudah berembus kencang sejak tahun lalu.

"Itu kan desas-desus dari dulu. Seharusnya dihentikan sejak dulu, dong. Ini setelah ada yang tertangkap baru dihentikan," ujar Inggard.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pernah menjelaskan alasannya. Dia mengatakan, sejak awal pembahasan, raperda ini memiliki tujuan baik. Namun, kasus hukum yang menimpa Sanusi membuat pimpinan DPRD memutuskan untuk menghentikannya secara keseluruhan.

"Alasannya, ada permasalahan OTT di KPK. Ternyata, pembahasan yang tujuannya baik malah ada masalah hukum," ujar Prasetio.

Tanggal 1 April 2016, KPK menetapkan Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja sebagai tersangka kasus korupsi. Ariesman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada Sanusi.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar dari Sanusi. Uang suap dari PT APLN itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Hanya Tersisa Satu Pasien Covid-19 di Kepulauan Seribu

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Hanya Tersisa Satu Pasien Covid-19 di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Cegah Penumpukan Warga di Satpas Jaktim, Polisi Operasikan SIM Keliling di TMII Besok

Cegah Penumpukan Warga di Satpas Jaktim, Polisi Operasikan SIM Keliling di TMII Besok

Megapolitan
Politisi PDI-P Minta Penerapan Aturan dan Sanksi Saat Berlakunya New Normal

Politisi PDI-P Minta Penerapan Aturan dan Sanksi Saat Berlakunya New Normal

Megapolitan
Syarat Berakhirnya PSBB Jakarta, Kasus Menurun dan Tak Ada Penularan di Area Baru

Syarat Berakhirnya PSBB Jakarta, Kasus Menurun dan Tak Ada Penularan di Area Baru

Megapolitan
Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Tangsel Terima Banyak Pertanyaan Calon Jemaah

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Tangsel Terima Banyak Pertanyaan Calon Jemaah

Megapolitan
Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Saat New Normal Berlaku, Jam Operasional Museum di Kota Tua Jakarta Dibatasi

Megapolitan
Pemohon SIM di Satpas Jaktim Datang sejak Pukul 05.00 WIB

Pemohon SIM di Satpas Jaktim Datang sejak Pukul 05.00 WIB

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Megapolitan
Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

Megapolitan
1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

Megapolitan
Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X