Kompas.com - 15/04/2016, 13:27 WIB
Berdasarkan pantauan udara dengan menggunakan helikopter pada Kamis (14/4/2016), aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau D, yang terletak muka bibir pantai Indah Kapuk. PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoBerdasarkan pantauan udara dengan menggunakan helikopter pada Kamis (14/4/2016), aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau D, yang terletak muka bibir pantai Indah Kapuk.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Inggard Joshua, mengatakan, keputusan pimpinan DPRD menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi di Teluk Jakarta menjadi indikasi adanya ketidakberesan dalam proses pembahasan dua raperda itu.

"Harusnya walau ada yang tertangkap, tetapi perda itu benar, ngapain mesti ditangguhkan atau dihentikan? Kita bicara logic saja ya, kenapa perda itu enggak dilanjutkan?" ujar Inggard ketika dihubungi, Jumat (15/4/2016).

Pimpinan DPRD DKI telah menghentikan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Inggard, penghentian pembahasan tersebut menandakan bahwa pembahasan raperda itu memang tidak melalui proses yang benar. Hal tersebut, menurut Inggard, juga menjadi indikasi adanya suap yang lebih luas, bukan hanya melibatkan Sanusi yang kini ditahan KPK.

Menurut dia, jika alasan pembahasan raperda dihentikan karena ada indikasi suap, seharusnya hal itu sudah dihentikan sejak dulu. Sebab, rumor suap sudah berembus kencang sejak tahun lalu.

"Itu kan desas-desus dari dulu. Seharusnya dihentikan sejak dulu, dong. Ini setelah ada yang tertangkap baru dihentikan," ujar Inggard.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pernah menjelaskan alasannya. Dia mengatakan, sejak awal pembahasan, raperda ini memiliki tujuan baik. Namun, kasus hukum yang menimpa Sanusi membuat pimpinan DPRD memutuskan untuk menghentikannya secara keseluruhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Alasannya, ada permasalahan OTT di KPK. Ternyata, pembahasan yang tujuannya baik malah ada masalah hukum," ujar Prasetio.

Tanggal 1 April 2016, KPK menetapkan Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja sebagai tersangka kasus korupsi. Ariesman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada Sanusi.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar dari Sanusi. Uang suap dari PT APLN itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

PT KCI: Sepeda Motor yang Tertabrak KRL di Tanah Abang Lewati Pelintasan Liar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Pemkot Bekasi Catat Ada 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Antisipasi Fenomena La Nina,  Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Antisipasi Fenomena La Nina, Warga Kota Tangerang Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Kronologi Motor Terlindas KRL di Tanah Abang: Pemotor Selamat, Para Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Rachel Vennya Sempat Nunggak Pajak Mobil Alphard 2 Bulan, Dibayar Setelah Viral

Megapolitan
Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Ini Hasil Tes Darah Sopir Korban Tewas dalam Kecelakaan Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Upaya Mengurangi Sampah lewat “Jakarta Sadar Sampah”

Megapolitan
Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Nopol Kendaraan Tak Sesuai Data, Rachel Vennya Disebut Ubah Warna Mobil dari Putih ke Hitam

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Jadwal Perjalanan Commuter Line Terganggu

Megapolitan
Update Korban Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang: Penumpang Luka Jadi 31 Orang

Update Korban Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang: Penumpang Luka Jadi 31 Orang

Megapolitan
Dampingi Korban, KPAD Bekasi Pastikan Kasus Pelecehan Seksual Diproses Hukum, Tak Selesai secara Kekeluargaan

Dampingi Korban, KPAD Bekasi Pastikan Kasus Pelecehan Seksual Diproses Hukum, Tak Selesai secara Kekeluargaan

Megapolitan
Penumpang Pesawat di Soekarno-Hatta Keluhkan Tes PCR Mahal dan Keluar Hasilnya Lama

Penumpang Pesawat di Soekarno-Hatta Keluhkan Tes PCR Mahal dan Keluar Hasilnya Lama

Megapolitan
KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Penumpang Dievakuasi

KRL Tabrak Motor di Tanah Abang, Penumpang Dievakuasi

Megapolitan
Polres Jakarta Pusat: Tak Ada Palang Pintu di Lokasi KRL Tabrak Motor

Polres Jakarta Pusat: Tak Ada Palang Pintu di Lokasi KRL Tabrak Motor

Megapolitan
Kecamatan Cengkareng Genjot Vaksinasi Covid-19 demi Target Zona Hijau Awal November

Kecamatan Cengkareng Genjot Vaksinasi Covid-19 demi Target Zona Hijau Awal November

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.