Soal Reklamasi, Djarot Sepakat dengan Menteri Susi dan DPRD DKI

Kompas.com - 15/04/2016, 15:22 WIB
Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group. Dokumentasi Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, sikapnya akan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta DPRD DKI Jakarta. Yakni untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kalau menurut saya sebaiknya begitu (reklamasi dihentikan). Ini (reklamasi) kalau mau, stop dululah, pengembang mau bangun (pulau) juga ragu-ragu sekarang," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/4/2016).

Lagipula, saat ini, belum ada landasan hukum pengembang untuk mendirikan bangunan di atas pulau.

Seiring terhentinya pembahasan dua raperda oleh DPRD DKI Jakarta, yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan pengesahan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZPW3K).

Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengembang.

"Mending nunggu (penerbitan dua perda). Enggak usah gaduh," kata Djarot.

Djarot mengaku sudah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk membicarakan perihal reklamasi.

Ke depannya, lanjut dia, pelaksanaan reklamasi harus dikaji terlebih dahulu dan memprioritaskan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

"Duduk barenglah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya sampaikan ini momentum, agar betul-betul clear, enggak ada silang pendapat. Termasuk menyamakan persepsi soal peraturan, kan banyak nih ada perpres dan keppres," kata Djarot.

Sikap Djarot berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menegaskan akan tetap melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, hal itu merupakan amanat Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Megapolitan
Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X