JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat belakangan ini mulai menunjukkan perbedaan pendapat antara dirinya dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai, perbedaan pendapat tersebut sebagai bagian dari proses pertarungan politik menuju Pilkada DKI 2017.
Arie menyebut adanya kemungkinan perang dingin antara Ahok (sapaan Basuki) dan Djarot.
"Kalau secara umum ya, (perbedaan ini) bisa jadi soal dokumentasi tetapi bisa jadi konteks perang dingin antara Ahok dengan Djarot yang akan maju (Pilkada 2017)," ujar Arie ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (16/4/2016).
(Baca: Djarot: Saya Sudah Diusulkan Jadi Cagub dari "Bawah" )
Arie menyebut adanya kontestasi atau tarik-menarik kepentingan antara Ahok dan Djarot. Namun, menurut dia, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar.
"Ya itu bagian dari proses untuk menuju DKI 1 dalam kontestasi 2017 itu. Kan sekarang hampir semua tokoh-tokoh yang akan maju ya tentu harus kampanye, wajar itu," kata Arie.
Meskipun demikian, Arie menilai, perbedaan pendapat yang ditunjukkan Djarot tersebut bukan berarti serangan-serangan politik terhadap Ahok.
"Belum ya (serangan Djarot terhadap Ahok), tetapi itu bagian dari kontestasi bahwa Ahok dengan Djarot mungkin sedang terjadi kontestasi. Ini juga dialami oleh beberapa kandidat lain yang akan maju," tutur Arie.
(Baca: Serangan Halus Djarot terhadap Ahok)
Meski menilai wajar, Arie mengingatkan agar jangan sampai perbedaan antara Ahok dan Djarot mengganggu kinerja mereka sebagai pemimpin DKI. Pertarungan keduanya harus tetap berlangsung sehat.
"Yang penting sehat saja, yang penting fair dalam pengertian dia bisa bertarung itu secara sehat begitu. Dan yang terpenting adalah tidak mengganggu kinerja di dalam pemerintahan yang masih menjadi tanggung jawabnya," kata Arie.
Perbedaan pendapat antara Ahok dan Djarot salah satunya berkaitan dengan Qlue. Sebelumnya, Djarot menyebut akan mengkaji ulang aturan mengenai kewajiban RT/RW membuat pengaduan melalui Qlue.
(Baca juga: Djarot Sebut Kebijakan Ahok Memberatkan dan Harus Dikaji Ulang)
Pernyataan Djarot ini menjawab pertanyaan seorang warga di RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang mengatur kewajiban untuk melapor melalui aplikasi tersebut.
"Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot, Jumat (15/4/2016).
Pernyataan Djarot tidak sejalan dengan Ahok yang berencana mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi ketua RT/RW.
Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue. "Kami lagi dorong RT/RW wajib lapor Qlue, jadi uang operasionalnya dari situ. Rp 10.000 per laporan," ujar Ahok beberapa waktu lalu.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
