Lulung Berkilah Saat Ditanya Pengawasan DPRD soal Pembelian Lahan Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung berkilah saat ditanya peran DPRD yang ikut meloloskan kegiatan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

"Ya kalau sudah pelaksanaan, eksekusi, kita sudah enggak dilibatkan lagi," kata Lulung, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Lulung sendiri mengaku tidak menyepakati pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sebagai RS khusus jantung dan kanker tersebut. Padahal tandatangannya tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014.

Politisi PPP itu menyebut anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras baru masuk pada 14 Agustus 2014. Sementara DPRD telah menyepakati MoU perubahan KUA-PPAS 2014 pada 14 Juli 2014 dan paripurna pada 13 Agustus 2014.

"Saya aja kaget ada pertanyaan dari BPK soal perubahan nomenklatur dari Pemprov DKI kepada Kementerian Dalam Negeri melalui email," kata Lulung.

Selain itu, lanjut dia, ada maladministrasi terkait proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Misalnya saja, terdapat surat pembatalan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Ciputra pada 11 Desember 2014.

Namun, terdapat surat keputusan (SK) gubernur tentang penunjukan lahan RS Sumber Waras pada 10 Agustus 2014.

Sewajarnya, kata Lulung, SK tersebut keluar sesudah surat pembatalan pembelian lahan keluar, yaitu setelah 11 Desember 2014. Lalu, terdapat juga surat permintaan uji publik dari Dinas Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2014.

Tapi, surat itu selesai dibuat pada 8 Desember 2014. Lulung pun akan melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani hal ini. Padahal sebelumnya dia meminta semua pihak untuk tenang dan mempercayai kinerja KPK.

"Integritas KPK diuji saat ini. Karena Ahok sudah mempengaruhi dan melakukan pembenaran kepada masyarakat," ucap Lulung.