Buka-bukaan Djarot soal Pilkada DKI Jakarta 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat buka-bukaan terkait mekanisme pencalonan gubernur DKI oleh partainya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pendaftaran penjaringan oleh DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan tahap awal seleksi calon gubernur.

"Setelah itu disaring mana calon yang layak diundang atau tidak, makanya mereka yang tidak diundang jangan kecewa. Calon (gubernur) mana yang layak dan punya potensi diundang, di situlah diadakan fit and proper test," kata Djarot kepada wartawan, di sebuah rumah makan di kawasan Kramat Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Tak hanya nama-nama dari penjaringan yang akan diseleksi. Namun juga ada kader internal yang ditunjuk oleh DPP PDI-P. Para kader internal itu mendapat privilege tidak perlu mengikuti seleksi administrasi.

Djarot pun menyebut beberapa kader internal yang disebut namanya untuk diusung sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Misalnya dirinya sendiri dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma.

"Dulu Pak Jokowi (saat diusung cagub DKI oleh PDI-P), langsung ditunjuk, enggak pakai daftar. DPD PDI-P DKI buat pendaftaran, kami jaring dan kami saring namanya, tapi tetap jalan fit and proper test," kata mantan Wali Kota Blitar itu.

Ia menjelaskan, PDI-P juga mengadakan survei internal. Biasanya nama yang unggul dalam survei itu akan didorong untuk diusung sebagai cagub PDI-P.

Meskipun PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri, mereka tidak menutup komunikasi dengan partai politik lainnya.

PDI-P memiliki sebanyak 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah ini melewati batas minimal 20 persen dari jumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Faktor-faktor itulah yang kemudian dibicarakan dan diputuskan dalam rapat DPP PDI-P.

"Tetapi di Jakarta, bagaimana pun juga Ketum PDI-P (Megawati Soekarnoputri) juga punya hak prerogatif yang bisa mengusulkan (cagub), hal ini juga disampaikan dalam rapat DPP PDI-P. Baru setelah itu ditentukan siapa pasangan cagub dan cawagub. Kapan itu? Tunggu momentum yang baik," kata Djarot.

Kriteria cagub yang Diusung PDI-P

Djarot menjelaskan kriteria cagub dan cawagub yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu yakni memiliki kesamaan ideologi. Calon yang diusung harus menerapkan nilai Pancasila dalam menerapkan kebijakan.

Kemudian calon itu harus mampu menterjemahkan Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pejabat publik maupun warga biasa.