Poin-poin Perdebatan Ahok dan BPK soal Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Lokasi dan nilai jual obyek pajak (NJOP) 

Salah satu penyebab munculnya indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar itu disebabkan adanya perbedaan pandangan terkait lokasi lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Hal ini berdampak pada nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan tersebut.

Dalam audit BPK, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan RS Sumber Waras yang berada di Jalan Tomang Utara. Merujuk lokasi itu, NJOP-nya sekitar Rp 7.440.000.

Sementara Pemprov DKI Jakarta membeli sebagian lahan tersebut dengan NJOP sebesar Rp 20.755.000 per meter persegi, dengan merujuk lokasi di Jalan Kyai Tapa.

Pembelian lahan dilakukan sesuai harga NJOP. Menanggapi perbedaan ini, Ahok menyebut Kementerian Keuangan yang berhak menghitung besaran NJOP.

Penetapan NJOP berdasarkan zonasi sebagai satu hamparan tanah (satu nomor obyek pajak menghadap Jalan Kyai Tapa) yang ditetapkan sejak tahun 1994 sesuai database yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan Cq Dirjen Pajak.

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengadaan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta turunannya dengan nilai harga tanah sesuai NJOP tahun 2014.

Adapun total pembelian lahan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan NJOP, yakni Rp 755 miliar, dengan berbagai keuntungan karena tidak harus membayar biaya dan administrasi lainnya.

Nilai transaksi sudah termasuk nilai bangunan dan seluruh biaya administrasi, atau dengan kata lain Pemprov DKI tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lainnya. Selain itu, bukti formal sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas lahan tersebut menyatakan alamat Jalan Kyai Tapa.

Sesuai dengan hasil appraisal, nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 yaitu Rp 904 miliar. Artinya, nilai pembelian Pemprov DKI Jakarta jauh di bawah harga pasar.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat Sumanto mengatakan, sebagian lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta terletak di Jalan Kyai Tapa RW 10 RT 10, Tomang, Jakarta Barat.

Luas lahan milik YKSW yang dibeli Pemprov DKI Jakarta mencapai 36.410 meter persegi. Hal itu sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 2878.