Poin-poin Perdebatan Ahok dan BPK soal Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Perdebatan HGB

Salah satu pertanyaan auditor BPK yang membuat Ahok kesal perihal habisnya masa berlaku HGB RS Sumber Waras pada tahun 2018. Ahok menyebut, hal ini bukan berarti lahan itu langsung dapat dimiliki negara.

"Sekarang saya tanya kalau HGB berakhir 2018 apakah itu berarti disita buat negara? Kalau kamu berpikir kayak gitu, berarti semua mal, rumah sakit, gedung swasta, termasuk gedung sawit di daerah bisa langsung disita buat negara," kata Ahok.

Habisnya masa berlaku HGB hanya membuat si pemilik tanah perlu memperpanjang sertifikat HGB-nya.

Klarifikasi audit investigasi RS Sumber Waras

Ahok juga kesal ketika protesnya terhadap audit investigasi BPK terkait pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tidak pernah ditanggapi. Surat protes tersebut sudah dikirim Ahok kepada BPK pada 3 Agustus 2015.

Dalam surat itu, Ahok mempertanyakan hasil audit BPK Provinsi DKI Jakarta tersebut. Surat protes itu kemudian dibalas BPK pada 18 Agustus 2015.

Dalam surat balasan, BPK berjanji akan segera memanggil Ahok terkait protes terhadap hasil audit.

"Dia (BPK) ngaku sudah terima ya. Surat pengaduan tersebut telah dicatat dan telah diregistrasi untuk kepentingan sidang MKKE (Majelis Kehormatan Kode Etik), pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan," ucap Ahok.

Namun, hingga kini, Ahok mengaku belum dipanggil BPK untuk mengklarifikasi protesnya akan hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras itu.

Menanggapi hal itu, Harry Azhar menjelaskan ada tiga jenis audit. Pertama, audit keuangan negara demi kepentingan publik. Kedua, audit kinerja yang dilakukan tiap semester kedua; dan ketiga, audit investigasi.

Audit pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras merupakan audit investigasi.

"Audit jenis ketiga dengan tujuan tertentu atau audit investigasi ini tidak perlu komentar pihak terkait. Kalau audit keuangan dan kinerja harus pakai komentar institusi terkait," kata Harry.