Ahok Tepis Kritik Djarot soal PPSU

Kompas.com - 18/04/2016, 12:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berfoto bersama para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berfoto bersama para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan latar belakang dibentuknya petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PPSU). Ia menegaskan bahwa PPSU dibentuk bukan untuk menghilangkan budaya gotong royong warga.

Menurut Ahok, PPSU dibentuk dengan tujuan agar sampah-sampah yang ada di selokan bisa tertangani setiap hari.

"Kalau Jakarta cuma ngandalin kerja bakti tiap hari, ada enggak yang mau kerja bakti? Enggak ada," kata dia di Balai Kota, Senin (18/4/2016).

Ahok yakin, sampah yang ada di selokan tidak akan dapat ditangani dengan baik jika hanya mengandalkan warga yang bekerja bakti. Pasalnya, warga juga memiliki kesibukan dan tidak mungkin dapat kerja bakti setiap hari.

Sementara itu, jika sampah dibiarkan begitu saja, hal itu berpotensi menimbulkan genangan, terutama saat hujan deras.

"Terus kalau Jakarta bersihin seminggu sekali, bersih enggak? Tiap hari, hitungan jam juga ada sampah lagi," kata Ahok.

"Saya itu enggak mau ada yang tergenang. Kenapa? Sampah. Jadi, gimana mau pakai gotong royong? Nunggu?" kata dia lagi.

(Baca: Djarot dan Kritiknya untuk Ahok)

Saat berkunjung ke Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016), Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyoroti tugas PPSU yang turun hingga ke permukiman warga.

Menurut Djarot, keberadaan "pasukan oranye" itu bisa mematikan budaya kerja bakti para warga. Djarot menilai, keberadaan PPSU membuat warga menjadi manja. Seharusnya, kata dia, PPSU hanya bersifat membantu warga.

Menanggapi hal itu, Ahok berkeyakinan Djarot tidak pernah menolak diberdayakannya PPSU di tengah masyarakat. Sebab, ia menyebut Djarot ikut menyetujui jelang diterbitkannya surat keputusan (SK) gubernur mengenai pembentukan PPSU pada 2015.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X