Kompas.com - 18/04/2016, 15:11 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto diambil Kamis (3/3/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto diambil Kamis (3/3/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang minim sosialisasi dalam menertibkan kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara.

Hal itu diungkapkan Prasetio ketika berdialog dengan warga Kampung Akuarium di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

"Kalau saya melihat, tujuannya (Pemprov DKI Jakarta) sih baik, mau mengangkat warga masyarakat di sekitar Penjaringan. Tetapi, kalau saya melihat sebagai wakil rakyat di DPRD, (penggusuran kawasan Pasar Ikan) ini memang keterlaluan sekali," kata Prasetio.

(Baca: Ratna Sarumpaet Minta Kapolri dan Panglima Sediakan Tenda bagi Warga Pasar Ikan)

Ia pun menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang memberi lokasi rusun lebih jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.

Adapun Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga Pasar Ikan ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, dan Rusun Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Dengan demikian, menurut dia, warga harus berpikir dua kali untuk memperoleh mata pencarian mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makannya di Pasar Ikan, naruhnya di Cakung, ini permasalahannya. Kalau saya jadi gubernur, saya buat dulu ini fasilitas untuk masyarakat, baru dipindahkan (direlokasi ke rusun)," kata Prasetio.

Hal itu, kata dia, merupakan prinsip yang diusung oleh pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama ketika maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012.

Atas dasar itu, Prasetio mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan warga setempat tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

"Direlokasi ke sana (Rusun Rawa Bebek), disuruh berdagang, yang mau beli siapa? Tempatnya juga saya lihat enggak layak, ini enggak manusiawi," kata Prasetio.

Ia lantas menyebut data yang disampaikan aktivis Ratna Sarumpaet.

(Baca: Ratna Sarumpaet Nilai Pemprov DKI Anggap Warga Pasar Ikan sebagai Musuh)

Berdasarkan data itu, menurut Prasetio, masih ada sekitar 385 KK yang belum mendapatkan rusun.

Sementara itu, ratusan warga lainnya sudah direlokasi ke rusun. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu pun meminta ratusan warga yang masih bertahan untuk dihargai.

"Ini kesewenang-wenangannya pemerintah terhadap warga di sana. Jangan ada gerakan apa-apa di Pasar Ikan," kata Prasetio.

Pemprov DKI Jakarta menertibkan kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan, pada Senin (11/4/2016).

Kompas TV Pasca Penggusuran, Warga Bertahan & Tuntut Ganti Rugi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Megapolitan
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.