Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/04/2016, 06:54 WIB
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar akibat pembelian sebagian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, BPK tidak menjelaskan secara rinci sumber kerugian tersebut.

Mengutip dokumen yang diperlihatkan RS Sumber Waras, pada 14 November 2013, Yayasan Sumber Waras melakukan ikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama. Pada tahun tersebut, nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 12,195 juta per meter persegi.

Sumber Waras menjual lahan tersebut seharga Rp 15,500 juta per meter persegi atau lebih tinggi dari NJOP pada saat itu. Jika harga yang ditawarkan Sumber Waras dikali luas lahan yang dibeli seluas 36.441 meter persegi, maka pembayaran tersebut sebesar Rp 564 miliar.

Selanjutnya, pada 7 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan ikatan kontrak untuk pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dengan luas lahan 36.441 meter persegi. Pada tahun tersebut, NJOP sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.

Sumber Waras mengatakan, pihaknya menjual lahan tersebut setara dengan NJOP tahun 2014. Jika diakumulasikan, NJOP sebesar Rp 20,755 juta dikali luas lahan, yakni 36.441 meter, maka didapatkan penjumlahan sebesar Rp 755 miliar.

Uang tersebut ditransfer oleh Pemprov DKI pada 31 Desember 2014. Dari hasil audit BPK, ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

(Baca: Ini Kronologi Pembelian Lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI)

Mengacu pada hitungan sebelumnya, indikasi kerugian yang dimaksud BPK berasal dari selisih jumlah pembayaran pada 2014 oleh Pemprov DKI, yakni sebesar Rp 755 miliar, dengan harga yang ditawarkan ke Ciputra sebesar Rp 564 miliar. Selisih harganya sesuai dengan indikasi kerugian negara yang ditemukan BPK, yakni sebesar Rp 191 miliar.

Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, sebelum melakukan pembelian, Pemprov DKI telah meminta kepada pihaknya untuk menjual lahan tersebut setara dengan NJOP tahun 2014. Abraham mengatakan, pihaknya menyanggupi permintaan tersebut karena memiliki kesamaan visi terhadap Pemprov DKI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 'Pool Party' di Bekasi Dibubarkan Satpol PP, Ada Banyak Miras dan Muda-Mudi Berpakaian Minim

Saat "Pool Party" di Bekasi Dibubarkan Satpol PP, Ada Banyak Miras dan Muda-Mudi Berpakaian Minim

Megapolitan
Ancol akan Bagikan Puluhan Ribu Tiket Gratis Tiap Bulan, Ini Alasannya...

Ancol akan Bagikan Puluhan Ribu Tiket Gratis Tiap Bulan, Ini Alasannya...

Megapolitan
Tak Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Suporter Persita Tangerang Pertontonkan Fanatisme Buta

Tak Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Suporter Persita Tangerang Pertontonkan Fanatisme Buta

Megapolitan
Sederet Fakta Penemuan Mayat di Selokan Pesanggrahan, Kondisi Telanjang Dada hingga KTA PDI-P

Sederet Fakta Penemuan Mayat di Selokan Pesanggrahan, Kondisi Telanjang Dada hingga KTA PDI-P

Megapolitan
Setop Bangun Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Tetap Sediakan Anggaran bagi yang Berminat

Setop Bangun Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Tetap Sediakan Anggaran bagi yang Berminat

Megapolitan
Dukung TGPF, Lemkapi: Kapolda Tak Akan Ragu Jerat Pensiunan Polri jika Ada Fakta Baru atas Tewasnya Mahasiswa UI

Dukung TGPF, Lemkapi: Kapolda Tak Akan Ragu Jerat Pensiunan Polri jika Ada Fakta Baru atas Tewasnya Mahasiswa UI

Megapolitan
Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ternyata Kewajiban, Ada di Undang-undang

Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ternyata Kewajiban, Ada di Undang-undang

Megapolitan
Petugas Damkar Dinilai Tanggung Beban Berat, Dinas Gulkarmat Usulkan Kenaikan Gaji PJLP Rp 1 Juta

Petugas Damkar Dinilai Tanggung Beban Berat, Dinas Gulkarmat Usulkan Kenaikan Gaji PJLP Rp 1 Juta

Megapolitan
Dukung Pembentukan TGPF Kecelakaan Mahasiswa UI, Lemkapi: Demi Transparansi

Dukung Pembentukan TGPF Kecelakaan Mahasiswa UI, Lemkapi: Demi Transparansi

Megapolitan
Beda Nasib Warga KTP DKI dan Non-DKI yang Tergusur Proyek Sodetan Cilwung...

Beda Nasib Warga KTP DKI dan Non-DKI yang Tergusur Proyek Sodetan Cilwung...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Ungkap Kronologi Dugaan Tabrak Lari oleh Sopir Audi A6 | Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Dicurigai Ada Relasi Kuasa

[POPULER JABODETABEK] Polisi Ungkap Kronologi Dugaan Tabrak Lari oleh Sopir Audi A6 | Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Dicurigai Ada Relasi Kuasa

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 30 Januari-5 Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 30 Januari-5 Februari 2023

Megapolitan
Pengakuan Empat Orang 'Nyinte' di Depan Masjid Kampus Depok, Beli Tembakau Sintetis di Instagram

Pengakuan Empat Orang "Nyinte" di Depan Masjid Kampus Depok, Beli Tembakau Sintetis di Instagram

Megapolitan
BPS DKI Ungkap Warga Miskin Ekstrem Terbanyak Berada di Jakarta Utara, Paling Sedikit di Barat

BPS DKI Ungkap Warga Miskin Ekstrem Terbanyak Berada di Jakarta Utara, Paling Sedikit di Barat

Megapolitan
Keluarga Pertanyakan Urgensi Polisi Bentuk TGPF dalam Kasus Tabrakan Hasya dengan Purnawirawan Polri

Keluarga Pertanyakan Urgensi Polisi Bentuk TGPF dalam Kasus Tabrakan Hasya dengan Purnawirawan Polri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.