Kompas.com - 19/04/2016, 10:04 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penyebabnya karena adanya tumpang tindih peraturan.

Tumpang tindihnya peraturan dinilai menjadi penyebab tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan. Catatan Kompas.com, setidaknya ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Peraturan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Selama ini, pihak-pihak yang terlibat maupun terkena dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta memiliki argumentasi sendiri. Landasan regulasinya berbeda-beda, tetapi mengacu pada salah satu peraturan di atas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadikan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sebagai acuan. Adapun pasal yang digunakan adalah Pasal 4 yang menyebutkan wewenang dan reklamasi pantai utara ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Peraturan inilah yang membuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" menilai dirinya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi.

Sebab, dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi kewenangan dari pemerintah pusat.

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka. Ada pasalnya, kok. Jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (6/4/2016).

Namun, di sisi lain, Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Muhammad Isnur menyatakan, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008.

"Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku karena reklamasi terkait penataan ruang," kata Isnur.

Namun, Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan dasar hukum tetap mengacu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

"Khususnya ada di Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).

Menurut Tuty, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tidak mencabut kewenangan pemberian izin oleh Gubernur seperti yang dituangkan dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995.

"Peraturan yang dicabut itu soal tata ruangnya. Kewenangannya dan perizinan itu tidak dicabut," ujar Tuty.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Megapolitan
Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Megapolitan
Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Megapolitan
Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Megapolitan
Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Megapolitan
Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Megapolitan
Soal Kasus Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya: Belum Ada Temuan Baru yang Signifikan

Soal Kasus Kematian Akseyna, Polda Metro Jaya: Belum Ada Temuan Baru yang Signifikan

Megapolitan
Saat Kasus Kematian Akseyna Tak Kunjung Temui Titik Terang, Polda Metro Akui Masih Lakukan Penyelidikan

Saat Kasus Kematian Akseyna Tak Kunjung Temui Titik Terang, Polda Metro Akui Masih Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Pengajuan Asesmen Diterima, DJ Joice Resmi Jalani Rehabilitasi di BNNK Jaksel

Pengajuan Asesmen Diterima, DJ Joice Resmi Jalani Rehabilitasi di BNNK Jaksel

Megapolitan
Seorang Pria di Jatiasih Ditemukan Tewas Tergantung, Sebelumnya Mengeluh soal Oper Kredit Mobil

Seorang Pria di Jatiasih Ditemukan Tewas Tergantung, Sebelumnya Mengeluh soal Oper Kredit Mobil

Megapolitan
4 Ustaz dan 1 Senior di Ponpes Depok Diduga Cabuli 11 Santriwati, Ketua RT Mengaku Diminta Redam Amarah Warga

4 Ustaz dan 1 Senior di Ponpes Depok Diduga Cabuli 11 Santriwati, Ketua RT Mengaku Diminta Redam Amarah Warga

Megapolitan
Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Sidak ke Kepulauan Seribu, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal

Megapolitan
Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo sebagai Bukti Kasus Dugaan Penistaan Agama

Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo sebagai Bukti Kasus Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
4 Ustaz dan 1 Senior di Pondok Pesantren di Depok Diduga Cabuli Belasan Santriwati, Pengelola Mengaku Kaget

4 Ustaz dan 1 Senior di Pondok Pesantren di Depok Diduga Cabuli Belasan Santriwati, Pengelola Mengaku Kaget

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.