Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Hasil Audit Investigatif BPK soal Sumber Waras Harus Diuji Ulang

Kompas.com - 19/04/2016, 20:30 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan peer review atau pengujian ulang terhadap hasil audit investigatif yang mereka lakukan terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia menduga, ada kemungkinan bahwa audit tersebut dilakukan tidak sesuai dengan standar pemeriksaan.

Kecurigaan ini berangkat dari analisis ICW terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Pemprov DKI Jakarta.

(Baca juga: DKI Bantah BPK soal Transaksi Tak Lazim dalam Pembelian Lahan Sumber Waras)

Berdasarkan LHP tersebut, ICW melihat adanya ketidaksesuaian antara kriteria yang ditetapkan BPK dan kondisi yang ditemukan.

"Dari laporan hasil pemeriksaan BPK, kami mengklasifikasikan, tidak memenuhi standar-standar pemeriksaan, antara kriteria yang ditetapkan dan kondisi yang ditemukan," ujar Firdaus kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2016).

Firdaus mencontohkan penggunaan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 oleh BPK dalam menilai benar atau tidaknya dasar hukum pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, aturan tersebut sedianya tidak lagi menjadi acuan BPK karena sudah ada aturan yang baru terkait proses pembelian lahan, yakni Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, pembelian lahan kurang dari 5 hektar dapat dilakukan melalui proses langsung tanpa harus mengikuti proses yang ada dalam aturan lama.

(Baca: Ini Alasan Dinkes DKI Bayar Pembelian Lahan RS Sumber Waras pada 31 Desember 2014)

Hal kedua terkait cara BPK membandingkan pembelian lahan Sumber Waras pada 2014 dengan rencana pembelian lahan oleh PT Ciputra Karya Utama.

Firdaus mengatakan, tahun yang dibandingkan untuk menilai nilai jual obyek pajak (NJOP) jelas berbeda karena NJOP telah naik berdasarkan peraturan gubernur tahun 2013.

Ketiga, persoalan bahwa sertifikat kepemilikan lahan dan hak guna bangunan (HGB) yang secara administratif tercatat berlamat di Jalan Kyai Tapa, bukan di Jalan Tomang Utara seperti yang diklaim oleh BPK.

(Baca: Transaksi Pembelian Lahan Sumber Waras Sesuai Aturan)

Firdaus mengatakan, peer review bisa dilakukan oleh Asian Organization of Supreme Audit Institution (asosiasi BPK se-Asia) dan International Organization of Supreme Audit Institution (asosiasi BPK sedunia).

"Jadi, BPK harusnya meminta peer review, khususnya terhadap audit investigasi Sumber Waras," ujar Firdaus.

Kompas TV DPR dan BPK Bahas Audit Sumber Waras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sapi Kurban Mengamuk di Pasar Rebo Jaktim, Seruduk Motor hingga Masuk Kedai Kopi

Sapi Kurban Mengamuk di Pasar Rebo Jaktim, Seruduk Motor hingga Masuk Kedai Kopi

Megapolitan
TPS Pasar Merdeka Bogor Tampung 13 Ton Sampah dalam Sehari, Petugas Kewalahan

TPS Pasar Merdeka Bogor Tampung 13 Ton Sampah dalam Sehari, Petugas Kewalahan

Megapolitan
Hendak Menyeberang, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Hendak Menyeberang, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kecelakaan di Jalan Raya Bogor yang Tewaskan Penumpang Ojol

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kecelakaan di Jalan Raya Bogor yang Tewaskan Penumpang Ojol

Megapolitan
Bebas PBB di Jakarta Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Warga Diminta Mutakhirkan NIK

Bebas PBB di Jakarta Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Warga Diminta Mutakhirkan NIK

Megapolitan
Bertengkar dengan Istri Ketiga, Pengemudi Ojol di Cilincing Panjat SUTET untuk Percobaan Bunuh Diri

Bertengkar dengan Istri Ketiga, Pengemudi Ojol di Cilincing Panjat SUTET untuk Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan
Permukiman Lembap dan Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus Rawan Terkena Penyakit

Permukiman Lembap dan Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus Rawan Terkena Penyakit

Megapolitan
Aturan Baru PBB di Jakarta: Bebas Pajak Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Aturan Baru PBB di Jakarta: Bebas Pajak Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Megapolitan
PAN Usulkan Duet Ridwan Kamil-Kaesang pada Pilkada Jakarta meski Jokowi Disebut Tak Setuju

PAN Usulkan Duet Ridwan Kamil-Kaesang pada Pilkada Jakarta meski Jokowi Disebut Tak Setuju

Megapolitan
Pastikan Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Sungai Ciliwung, Pengelola Masjid Istiqlal: Tak Setetes Darah Pun

Pastikan Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Sungai Ciliwung, Pengelola Masjid Istiqlal: Tak Setetes Darah Pun

Megapolitan
Lampu Terus Menyala karena Minim Cahaya Matahari, Gang Venus Tambora Dinilai Rawan Kebakaran

Lampu Terus Menyala karena Minim Cahaya Matahari, Gang Venus Tambora Dinilai Rawan Kebakaran

Megapolitan
Dalam Sehari, 13 Ton Sampah Diangkut dari TPS Pasar Merdeka Bogor

Dalam Sehari, 13 Ton Sampah Diangkut dari TPS Pasar Merdeka Bogor

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan Raya Bogor Depok, Penumpang Ojol Tewas

Kecelakaan di Jalan Raya Bogor Depok, Penumpang Ojol Tewas

Megapolitan
Masjid Istiqlal Bagikan Hewan Kurban ke 25.000 Penerima, Utamanya ke Rumah Tahfidz dan Anak Yatim

Masjid Istiqlal Bagikan Hewan Kurban ke 25.000 Penerima, Utamanya ke Rumah Tahfidz dan Anak Yatim

Megapolitan
Tumpukan Sampah di TPS Pasar Merdeka Bogor Sudah Dibersihkan

Tumpukan Sampah di TPS Pasar Merdeka Bogor Sudah Dibersihkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com