Kompas.com - 19/04/2016, 20:43 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta agar pemerintah menghentikan permanen proyek reklamasi.

Menurut mereka, moratorium atau penundaan sementara reklamasi yang diputuskan pemerintah tersebut hanya akan membunuh kehidupan nelayan secara perlahan.

"Kalau moratoriun ini hanya bersifat sementara, itu sama saja ingin membunuh kehidupan nelayan secara perlahan-lahan," ujar Saefudin, salah satu anggota Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke di Kantor LBH Jakarta, Selasa (19/4/2016).

(Baca: Jika Berlanjut, Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Timbulkan Neokapitalisme Besar-besaran)

Saefudin juga meminta pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta dan pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta untuk memerhatikan kehidupan nelayan yang ada di kawasan tersebut.

Menurut dia, nelayanlah yang paling terdampak proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut.

Perwakilan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Susan, mempertanyakan tujuan reklamasi di Jakarta.

Menurut dia, reklamasi di Jakarta tersebut hanya menguntungkan pengembang, bukan untuk masyarakat sekitar.

"Moratorium menjadi antiklimaks. Ada peluang pemerintah membongkar kembali izinnya dan menambal izinnya kembali. Apakah reklamasi ini untuk nelayan atau untuk sebagian orang dibalik itu," ucap Susan.

(Baca: "Sebelum Reklamasi, Saya Bisa Dapat Ikan 50 Kilogram, tetapi Sekarang Hanya 5 Kilogram")

Anggota koalisi dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Rayhan Dudayev, menilai bahwa moratorium ini hanya untuk meredakan situasi yang tengah memanas di masyarakat tentang reklamasi.

Ia pun menduga reklamasi ini hanya untuk menguntungkan pihak pengembang.

"Kita mengapresiasi pemerintah melakukan moratorium, tetapi kami mencurigai moratorium ini hanya untuk memuluskan proyek reklamasi, hanya untuk meredakan situasi," tuturnya.

Pernyataan sikap dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait moratorium reklamasi ini turut dihadiri Tigor Hutapea dari LBH Jakarta, Nandang dari YLBHI, Rayhan Dudayev dari ICEL, Muh Nur dari Walhi, Saefudin dari Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Nisa dari Solidaritas Perempuan, dan Susan dari Kiara.

(Baca: Dua Kemungkinan Nasib Reklamasi Teluk Jakarta di Masa Depan)

Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Tanah Air, termasuk di Teluk Jakarta.

Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rizal sebelumnya mengatakan, proyek reklamasi akan dihentikan sampai semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan terpenuhi.

Kompas TV Peraturan Reklamasi Tumpang Tindih
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Megapolitan
Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Megapolitan
3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

Megapolitan
Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Megapolitan
Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Megapolitan
Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Megapolitan
18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Megapolitan
100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

Megapolitan
Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Megapolitan
100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.