Kompas.com - 20/04/2016, 11:21 WIB
 Suasana Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual-beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. Kompas/Hendra A Setyawan Suasana Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual-beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi III DPR RI menyambangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (19/4/2016). Kedatangan meraka adalah untuk meminta penjelasan terkait temuan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Setelah hampir empat jam menggelar rapat tertutup dengan jajaran pimpinan BPK, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menyebut ada kejanggalan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Ia mengatakan itu dengan merujuk hasil audit yang dilakukan BPK.

"Data-data yang diberikan sangat jelas dan akan kami gunakan untuk mitra kami di Komisi III dan jajaran penegak hukum untuk ditindaklanjuti," kata Desmond.

Namun, pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menimbulkan pertanyaan baru. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa indikasi kerugian negara dari pembelian lahan Sumber Waras adalah Rp 173 miliar.

Saat ditanya mengenai sumber indikasi kerugian dengan nilai yang ia sebutkan, Benny hanya mengatakan bahwa angka itu sesuai dengan hasil audit BPK, sedangkan BPK juga belum mengonfirmasi angka indikasi kerugian seperti yang disebutkan Benny.

Berulang kali Benny menyatakan bahwa hasil audit BPK mengenai pembelian lahan Sumber Waras tanpa cacat.

"Jelas kami percaya BPK, ini merupakan lembaga audit satu-satunya di republik ini, kalau tidak percaya (BPK), artinya tidak percaya kepada semuanya," kata Benny.

Dari hasil audit BPK, ditemukan kejanggalan terhadap pembelian lahan Sumber Waras. Salah satunya BPK menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Indikasi kerugian itu didapat dari selisih pembelian yang dilakukan Pemprov DKI pada 2014 dengan nilai rencana pembelian oleh PT Ciputra Karya Utama pada 2013.

Kompas TV DPR Ikut Usut Kasus Sumber Waras


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI DKI Persilakan Warga Shalat Jumat Tanpa Masker

MUI DKI Persilakan Warga Shalat Jumat Tanpa Masker

Megapolitan
Jemaah Masjid Istiqlal Diminta Tetap Pakai Masker saat Shalat Jumat

Jemaah Masjid Istiqlal Diminta Tetap Pakai Masker saat Shalat Jumat

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

Megapolitan
Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Megapolitan
Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Megapolitan
Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Megapolitan
Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Megapolitan
Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Megapolitan
Formula E Akan Gunakan Pawang Hujan, Panitia: Kita Cari yang Paling Top

Formula E Akan Gunakan Pawang Hujan, Panitia: Kita Cari yang Paling Top

Megapolitan
Energi Bersih, Daya Pikat Jakarta agar Tak Ditinggalkan

Energi Bersih, Daya Pikat Jakarta agar Tak Ditinggalkan

Megapolitan
Sakit Hati Berujung Pembunuhan di Jatisampurna, Pelaku Mengaku ke Suami dan Serahkan Diri

Sakit Hati Berujung Pembunuhan di Jatisampurna, Pelaku Mengaku ke Suami dan Serahkan Diri

Megapolitan
Sampah Sumbat Sungai Bikin Sejumlah Wilayah di Depok Kebanjiran

Sampah Sumbat Sungai Bikin Sejumlah Wilayah di Depok Kebanjiran

Megapolitan
15 Hari Jelang Formula E Jakarta: Tiket VIP Ludes, Diminati Warga Negara Asing

15 Hari Jelang Formula E Jakarta: Tiket VIP Ludes, Diminati Warga Negara Asing

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.