Ahok Tidak Akan Ikut Pilkada jika KPU Terapkan Aturan Bermeterai

Kompas.com - 20/04/2016, 13:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi, ia tidak akan bisa ikut Pemilihan Kepala Daerah 2017 jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan aturan penyertaan meterai dukungan untuk calon perseorangan.

"Saya sih sudah pikir santai sajalah. Yang sudah terkumpul berapa saya kumpulin. Kalau dia (KPU) bilang tidak bisa ikut kalau tidak ada meterai, ya sudah tidak usah ikut," kata dia di Balai Kota, Rabu (20/4/2016).

"Kan mereka semua maunya saya enggak jadi gubernur kan?" ujar pria yang biasa disapa Ahok ini.

Karena itu, Ahok mengaku saat ini sudah menyiapkan diri jika nantinya tak bisa ikut pilkada. Cara yang dilakukannya adalah dengan menggenjot percepatan penyelesaian sejumlah program pembangunan.

"Ya sudah saya sampai Oktober 2017 saya akan beresin Jakarta semampu saya, habis itu silakan pesta pora," ujar dia. (Baca: KPU Tambah PKPU untuk Atur Pilkada di Daerah Otonomi Khusus)

KPU diketahui sedang merencanakan akan menerapkan penyertaan meterai dalam dukungan bagi calon independen. Menurut KPU, dasar hukum penggunaan meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa bea meterai dikenakan pada dokumen berupa surat perjanjian dan surat lainnya yang bertujuan sebagai alat pembuktian. Namun, Ahok menganggap penerapan meterai dalam formulir dukungan untuk calon independen akan memperberat pendanaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau semua pendukung pakai meterai, ada sejuta orang, berarti butuh Rp 6 miliar lho. Duit dari mana kita. Itu namanya mau calon perseorangan bangkrut dong kalau kasih meterai," kata dia. (Baca: KPU Putuskan Penggunaan Satu Meterai Per Desa untuk Dukung Calon Independen)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Dirikan GKI Yasmin, Proses Hukum Sampai MA hingga 130 Pertemuan

Jalan Panjang Dirikan GKI Yasmin, Proses Hukum Sampai MA hingga 130 Pertemuan

Megapolitan
Di Balik Pembangunan GKI Yasmin, 130 Pertemuan demi Selesaikan Konflik Belasan Tahun

Di Balik Pembangunan GKI Yasmin, 130 Pertemuan demi Selesaikan Konflik Belasan Tahun

Megapolitan
Operasional 229 Bus Dihentikan Sementara, PT Transjakarta Gunakan Armada Cadangan

Operasional 229 Bus Dihentikan Sementara, PT Transjakarta Gunakan Armada Cadangan

Megapolitan
Menag: Pembangunan GKI Yasmin Bogor Bukti Indonesia Rukun dan Damai

Menag: Pembangunan GKI Yasmin Bogor Bukti Indonesia Rukun dan Damai

Megapolitan
Kronologi Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi

Kronologi Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi

Megapolitan
Ormas PP Berencana Unjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Depok, Polisi Siapkan Penjagaan

Ormas PP Berencana Unjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Depok, Polisi Siapkan Penjagaan

Megapolitan
Tanggul Kali Baru yang Jebol Sudah Dipasang Bronjong, Akan Dibeton Awal 2022

Tanggul Kali Baru yang Jebol Sudah Dipasang Bronjong, Akan Dibeton Awal 2022

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Perubahan Jam Operasional MRT dan LRT

Jakarta PPKM Level 2, Simak Perubahan Jam Operasional MRT dan LRT

Megapolitan
Banjir Rob di Lodan Ancol Sudah Surut, Warga Diimbau Tetap Waspada

Banjir Rob di Lodan Ancol Sudah Surut, Warga Diimbau Tetap Waspada

Megapolitan
Senin Ini, Polda Metro Jaya Gelar Perkara Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di Simpang PGC

Senin Ini, Polda Metro Jaya Gelar Perkara Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di Simpang PGC

Megapolitan
Kegiatan Menwa UPN Veteran Jakarta Berujung Maut, Siapa yang Bersalah?

Kegiatan Menwa UPN Veteran Jakarta Berujung Maut, Siapa yang Bersalah?

Megapolitan
Simak, Rekayasa Lalu Lintas Saat Persiapan Konstruksi MRT Fase 2A Glodok-Kota mulai 7 Desember

Simak, Rekayasa Lalu Lintas Saat Persiapan Konstruksi MRT Fase 2A Glodok-Kota mulai 7 Desember

Megapolitan
Anak yang Diduga Bunuh Ibu di Cengkareng Terbukti Gangguan Jiwa

Anak yang Diduga Bunuh Ibu di Cengkareng Terbukti Gangguan Jiwa

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Penembakan 2 Orang di Exit Tol Bintaro oleh Polantas

Tanda Tanya Kasus Penembakan 2 Orang di Exit Tol Bintaro oleh Polantas

Megapolitan
Bau Pesing dan Becek di JPO Terminal Depok, Warga: Baru Mau Naik, Eh Ada yang Kencing...

Bau Pesing dan Becek di JPO Terminal Depok, Warga: Baru Mau Naik, Eh Ada yang Kencing...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.