Kompas.com - 21/04/2016, 08:35 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah beberapa kali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah mengenai sistem pengaduan dengan menggunakan aplikasi Qlue di tiap RT.

Djarot menyebut ketua RT tidak harus menguasai aplikasi pengaduan melalui Qlue. Pernyataan Djarot ini menjawab pertanyaan seorang warga di RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.

"Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot.

Padahal, Ahok (sapaan Basuki) menginginkan agar aplikasi tersebut bisa digunakan secara umum. Hal lain yang sempat dikritik Djarot adalah mengenai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Djarot pernah mengatakan bahwa PPSU bisa mematikan budaya gotong royong di antara warga.

Meskipun dia mengklarifikasi hal itu di kemudian hari dengan mengatakan bahwa PPSU masih dibutuhkan. Begitupun dalam masalah terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Djarot berpendapat reklamasi bisa merusak lingkungan dan ekosistem. Hal ini bersebrangan dengan pendapat Ahok yang menyebut tidak ada yang salah dengan reklamasi.

"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada enggak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot.

Djarot harus ingat

Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menyarankan Djarot lebih berhati-hati saat akan melontarkan kritik. Apalagi jika kritik itu ditujukan terhadak kebijakan Pemprov DKI di mana Djarot ada di dalamnya.

"He is a part of the government. Kalau dia mengkritik pemprov, dia kritik dirinya sendiri. Kalau dia melawan kebijakan pemprov, sesungguhnya dia adalah bagian dari kebijakan itu," ujar Kristiadi kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2016).

Kemudian, apakah artinya Djarot tidak boleh mengkritik? Kristiadi mengatakan hal itu tidak dilarang. Hanya saja, kritik disampaikan pada saat rapat berlangsung. Tentunya sebelum kebijakan resmi diputuskan.

"Saya kira Mas Djarot harus melawan dengan pintar. Dia bisa melawan di forum pada saat Pemprov akan memutuskan sesuatu yanh bertentangan dengan keyakinan dia,"ujar Kristiadi.

"Jangan sampai jadi bumerang karena dia adalah bagian dari pemerintahan," tambah Kristiadi.

Kompas TV Djarot akan Maju DKI 1?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 22 Tokoh Betawi yang Diabadikan Jadi Nama Jalan di Jakarta

Mengenal 22 Tokoh Betawi yang Diabadikan Jadi Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Atas Trotoar Jalan Cakung, Polisi Sebut Korban Tewas karena Kecelakaan

Mayat Pria Ditemukan di Atas Trotoar Jalan Cakung, Polisi Sebut Korban Tewas karena Kecelakaan

Megapolitan
Sebuah Ruko di Depan Pusdiklantas Alam Sutera Terbakar, Diduga Akibat Api Lilin

Sebuah Ruko di Depan Pusdiklantas Alam Sutera Terbakar, Diduga Akibat Api Lilin

Megapolitan
Tebet Eco Park Masih Ditutup Sementara untuk Pengunjung

Tebet Eco Park Masih Ditutup Sementara untuk Pengunjung

Megapolitan
Kucurkan Dana Rp 2,7 Miliar, Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah KTT Y20

Kucurkan Dana Rp 2,7 Miliar, Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah KTT Y20

Megapolitan
Kampung Gembira Gembrong Dibangun Pakai Dana Infak Salat Idul Fitri di JIS

Kampung Gembira Gembrong Dibangun Pakai Dana Infak Salat Idul Fitri di JIS

Megapolitan
Kronologi Balap Liar Mobil di Asia Afrika, Berawal dari Saling Geber-geber

Kronologi Balap Liar Mobil di Asia Afrika, Berawal dari Saling Geber-geber

Megapolitan
Earth Hour, Ini Jalan Protokol di Jakarta yang Lampunya Dipadamkan Malam Ini

Earth Hour, Ini Jalan Protokol di Jakarta yang Lampunya Dipadamkan Malam Ini

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Pelaku Balap Liar di Jalan Asia Afrika dan Sita Kendaraan

Polisi Tangkap 3 Pelaku Balap Liar di Jalan Asia Afrika dan Sita Kendaraan

Megapolitan
Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Akomodasi Suara Anak Muda

Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Akomodasi Suara Anak Muda

Megapolitan
UPDATE 1 Juli: Bertambah 70, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangerang Kini 443

UPDATE 1 Juli: Bertambah 70, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangerang Kini 443

Megapolitan
 'Kami Sedang Rawat Bayi yang Dibuang ke Kali, Kenapa Malah Diusir?'

"Kami Sedang Rawat Bayi yang Dibuang ke Kali, Kenapa Malah Diusir?"

Megapolitan
Sopir Travel Tewas Usai Ditabrak Mobil di Lenteng Agung Saat Turunkan Barang Penumpang

Sopir Travel Tewas Usai Ditabrak Mobil di Lenteng Agung Saat Turunkan Barang Penumpang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Wali Kota Jakpus Ditolak Warga Saat Bagikan KTP Baru | Desain Kampung Gembira

[POPULER JABODETABEK] Wali Kota Jakpus Ditolak Warga Saat Bagikan KTP Baru | Desain Kampung Gembira

Megapolitan
UPDATE 1 Juli 2022: Tambah 123, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.770

UPDATE 1 Juli 2022: Tambah 123, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.770

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.