Kompas.com - 21/04/2016, 08:35 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah beberapa kali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah mengenai sistem pengaduan dengan menggunakan aplikasi Qlue di tiap RT.

Djarot menyebut ketua RT tidak harus menguasai aplikasi pengaduan melalui Qlue. Pernyataan Djarot ini menjawab pertanyaan seorang warga di RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.

"Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot.

Padahal, Ahok (sapaan Basuki) menginginkan agar aplikasi tersebut bisa digunakan secara umum. Hal lain yang sempat dikritik Djarot adalah mengenai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Djarot pernah mengatakan bahwa PPSU bisa mematikan budaya gotong royong di antara warga.

Meskipun dia mengklarifikasi hal itu di kemudian hari dengan mengatakan bahwa PPSU masih dibutuhkan. Begitupun dalam masalah terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Djarot berpendapat reklamasi bisa merusak lingkungan dan ekosistem. Hal ini bersebrangan dengan pendapat Ahok yang menyebut tidak ada yang salah dengan reklamasi.

"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada enggak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot.

Djarot harus ingat

Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menyarankan Djarot lebih berhati-hati saat akan melontarkan kritik. Apalagi jika kritik itu ditujukan terhadak kebijakan Pemprov DKI di mana Djarot ada di dalamnya.

"He is a part of the government. Kalau dia mengkritik pemprov, dia kritik dirinya sendiri. Kalau dia melawan kebijakan pemprov, sesungguhnya dia adalah bagian dari kebijakan itu," ujar Kristiadi kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2016).

Kemudian, apakah artinya Djarot tidak boleh mengkritik? Kristiadi mengatakan hal itu tidak dilarang. Hanya saja, kritik disampaikan pada saat rapat berlangsung. Tentunya sebelum kebijakan resmi diputuskan.

"Saya kira Mas Djarot harus melawan dengan pintar. Dia bisa melawan di forum pada saat Pemprov akan memutuskan sesuatu yanh bertentangan dengan keyakinan dia,"ujar Kristiadi.

"Jangan sampai jadi bumerang karena dia adalah bagian dari pemerintahan," tambah Kristiadi.

Kompas TV Djarot akan Maju DKI 1?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Megapolitan
Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Megapolitan
Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Megapolitan
Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Megapolitan
Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Megapolitan
Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Megapolitan
141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Megapolitan
Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Megapolitan
Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Megapolitan
2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.