"Jangan Sampai Hanya Memindahkan Masalah ke Rusun"

Kompas.com - 21/04/2016, 17:11 WIB
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna (ketiga dari kiri) dalam sebuah diskusi di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016). Nursita SariPengamat perkotaan Yayat Supriatna (ketiga dari kiri) dalam sebuah diskusi di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, Pemprov DKI Jakarta saat ini hanya melakukan pemindahan pemukiman tanpa melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Padahal, menurut dia, program penataan kawasan kumuh seharusnya didukung dengan program-program pemberdayaan masyarakat.

Sedianya, kata dia, setelah merelokasi warga yang terdampak penggusuran ke rumah susun, Pemrov memberikan pembinaan agar warga bisa bertahan hidup di rusun.

"Yang harus dipikirkan bagaimana kehidupan keberlanjutan mereka karena sampai saat ini itu belum terlihat program yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat," kata Yayat dalam sebuah diskusi di Gedung PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/1016).


(Baca: DPRD Akan Panggil Pihak Pemprov DKI Terkait Penertiban Pasar Ikan )

Yayat memahami bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah menjalankan program seratus kosong seratus dalam meningkatkan pelayanan kondisi pemukiman.

Program tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan air minum, menghilangkan kawasan kumuh, dan memperbaiki program sanitasi.

Kendati demikian, terkait penghilangan kawasan kumuh, ia meminta Pemprov DKI Jakarta turut melakukan program rehabilitasi agar fungsi kawasan kumuh tersebut lebih baik.

"Nol (kosong) ini kumuh. Kota ini didorong supaya bisa meng-nol-kan kawasan-kawasan kumuh, mencoba meningkatkan kualitas kekumuhan itu dengan pogram rehabilitasi atau peningkatan fungsi kawasan menjadi lebih baik lagi," kata Yayat.

Upaya menghilangkan kekumuhan itu, kata dia, sedianya dilakukan dengan pembinaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, Yayat menilai Pemprov DKI hanya berfokus pada pembinaan lingkungan, yaitu menghilangkan kawasan kumuh itu sendiri.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Megapolitan
Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Megapolitan
Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Megapolitan
Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Megapolitan
Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Megapolitan
Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Megapolitan
Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Megapolitan
Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Megapolitan
Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Megapolitan
Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Megapolitan
Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Megapolitan
Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X