Kompas.com - 23/04/2016, 15:00 WIB
Dewan Walhi Jakarta Moestaqiem Dahlan (paling kiri foto), Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhim Dahuri (kedua dari kiri), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi (ketiga dari kiri), Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Laksmi Wijayanti (kedua dari kanan), Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali (paling kanan), dalam Talkshow di Radio Sindo Trijaya Network dengan tema Kompas.com/Robertus BelarminusDewan Walhi Jakarta Moestaqiem Dahlan (paling kiri foto), Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhim Dahuri (kedua dari kiri), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi (ketiga dari kiri), Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Laksmi Wijayanti (kedua dari kanan), Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali (paling kanan), dalam Talkshow di Radio Sindo Trijaya Network dengan tema "Nasib Reklamasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menilai reklamasi Teluk Jakarta boleh saja untuk dilanjutkan. Namun, ia menyarankan agar semua aturan dan kaidah hukum mengenai reklamasi ditinjau ulang.

Hal ini disampaikannya dalam talkshow di Radio Sindo Trijaya Network dengan tema "Nasib Reklamasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016). Pasalnya, reklamasi Teluk Jakarta menurut dia sudah telanjur.

"Jadi, sekali lagi karena sudah kadung atau telanjur, untuk reklamasi Jakarta saja, ya silakan diteruskan, tetapi harus satu kata dengan pemerintah, untuk me-review dulu secara menyeluruh dan melihat lingkungan sosial, ekonomi, terutama nelayan," kata Rokhmin.

Rokmin menyatakan, di negara maju, reklamasi harus dilakukan dengan kaidah hukum yang benar. Hanya saja, di Teluk Jakarta, reklamasi menurut dia tidak mengikuti aturan, khususnya soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"(Di Teluk Jakarta) amdalnya per proyek, harusnya kawasan terpadu, seluruhnya. Tetapi, ini parsial, yang membuat segala sesuatunya jadi kacau-balau," ujar Rokhmin.

Namun, di sisi lain, dia sebenarnya setuju reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan, tetapi ada implikasi bagi Jakarta kalau megaproyek itu dihentikan.

"Konsekuensinya kita harus mengurangi jumlah penduduk sampai 7 juta," ujarnya. Ia menyadari kebutuhan ruang di DKI Jakarta memang hanya punya opsi meningkatkan bangunan ke atas, atau melihat lautan sebagai kawasan untuk memperluas daratan.

"Kalau ke selatan tidak bisa lagi karena bisa merusak kawasan hutan," ujarnya. Oleh karenanya, ia berharap ini jadi reklamasi terakhir di Pulau Jawa. Ia pun berharap untuk melaksanakannya semua pihak, termasuk masyarakat bawah seperti nelayan, harus dilibatkan.

"Catatan saya sudah jangan ada lagi reklamasi. Ini the last reclamation project in java island. Seluruh stake holder harus duduk bersama dan jangan arogan," ujarnya.

Hadir dalam dalam talkshow ini Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Laksmi Wijayanti, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali, Dewan Daerah Walhi Jakarta Moestaqiem Dahlan, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Megapolitan
Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Megapolitan
Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Megapolitan
Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Megapolitan
Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Megapolitan
Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 dari 19 Pelaku Penyerangan Kafe di Tanjung Priok yang Tewaskan Satu Orang

Polisi Tangkap 3 dari 19 Pelaku Penyerangan Kafe di Tanjung Priok yang Tewaskan Satu Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Pertimbangkan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Pemkot Bogor Pertimbangkan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Tangsel Perketat Prokes di Lingkungan Rumah Penyintas Covid-19 dari Virus Corona Varian B.1.617

Tangsel Perketat Prokes di Lingkungan Rumah Penyintas Covid-19 dari Virus Corona Varian B.1.617

Megapolitan
Lakukan Pelacakan, Pemkot Tangsel Pastikan Belum Temukan Kasus Baru B.1.617

Lakukan Pelacakan, Pemkot Tangsel Pastikan Belum Temukan Kasus Baru B.1.617

Megapolitan
Mobil Ambulans Berisi 7 Pemudik Terjaring di Gerbang Tol Cikarang

Mobil Ambulans Berisi 7 Pemudik Terjaring di Gerbang Tol Cikarang

Megapolitan
Pemprov DKI: Tak Boleh Ada Kerumunan di Tempat Wisata Saat Lebaran

Pemprov DKI: Tak Boleh Ada Kerumunan di Tempat Wisata Saat Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X