Kompas.com - 23/04/2016, 17:15 WIB
Aktivitas reklamasi di Pulau G, Jakarta Utara, Rabu (20/4/2016). Reklamasi oleh PT Muara Wisesa Samudera masih berlangsung meski pemerintah sudah menyepakati pemberhentian reklamasi sementara waktu. KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAAktivitas reklamasi di Pulau G, Jakarta Utara, Rabu (20/4/2016). Reklamasi oleh PT Muara Wisesa Samudera masih berlangsung meski pemerintah sudah menyepakati pemberhentian reklamasi sementara waktu.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Penghentian proyek reklamasi dinilai dapat membuat iklim investasi menjadi buruk.

Menurut Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri, proyek reklamasi di Teluk Jakarta merupakan taruhan bagi pemerintah terkait kepastian berinvestasi.

(Baca: Staf Khusus Menteri PUPR: Izin Reklamasi Ahok Tidak Melanggar Hukum)

Atas dasar itu, Rokhmin menilai lebih baik reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

"Karena kalau tidak diteruskan, iklim investasi di Indonesia akan semakin buruk. Di mata investor ini kan bukan hanya yang mendengar orang Indonesia, tetapi dunia. Kalau di Indonesia proyek yang sudah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba ada gejolak mendadak, dihentikan, rugi triliunan," kata Rokhmin seusai talkshow di Radio Sindo Trijaya Network dengan tema "Nasib Reklamasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).

Ia juga menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air. 

"Kalau mengandalkan APBN, ya tidak mampu karena hanya dapat menggerakkan 15 persen ekonomi Indonesia," ujar Rokhmin.

(Baca: Guru Besar IPB: Reklamasi Teluk Jakarta Silakan Lanjut, tetapi...)

Selain itu, ada masalah kebutuhan tambahan ruang bagi Jakarta. Dengan reklamasi Teluk Jakarta, kata dia, masalah kepadatan penduduk dapat diminimalkan.

Ia juga menilai proyek reklamasi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta harus berjalan sesuai aturan.

Ia juga meminta pemerintah tidak menghilangkan hak nelayan.

"Dengan syarat tadi, dampak lingkungan negatif harus dikurangi, terumbu karang rusak harus diperbaiki, masyarakat yang terdampak nelayan, harus bukan hanya disediakan permukiman dan mata pencaharian, tetapi harus punya saham," ujar Rokhmin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Megapolitan
Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Megapolitan
Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Megapolitan
25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X