Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Ahok, Amien Rais, dan Pin Demokrasi Reformasi

Kompas.com - 26/04/2016, 06:34 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi saling sindir yang melibatkan mantan Ketua MPR RI Amien Rais dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi perhatian publik.

Hal ini bermula ketika Amien Rais menyampaikan penilaiannya terhadap Basuki atau Ahok.

Menurut Amien, Ahok adalah sosok yang arogan. Ia menilai Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak dan keras kepala.

(Baca: Amien Rais Nilai Ahok Arogan dan Tak Pantas Jadi Gubernur)

Ahok pun disebut Amien sebagai satu-satunya pemimpin yang merasa paling benar dan ingin memboyong kebenaran menurut kacamatanya sendiri.

Karena itu, Amien menyatakan Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin.

"Ini bukan masalah SARA, tetapi dia memang tidak layak menjadi pemimpin. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas," kata Amien di Temanggung, Minggu (24/4/2016).

Terkait pernyataan Amien ini, Ahok menyampaikan tanggapannya. Ia lantas menyinggung penghargaan aktor demokrasi yang pernah diberikan Amien kepadanya pada akhir 2006.

Saat itu, Ahok masih menjadi Bupati Belitung Timur. Ahok juga masih ingat bahwa Amien pernah menitipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepadanya.

"Dia ngomong sama saya, 'Saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu.' Saya dikasih pin, pakai emas lagi," kata Ahok, Senin (25/4/2016).

"Kamu ingatkan saja ke dia, mungkin dia sudah tua, pikun," kata Ahok.

(Baca: Ahok: Kamu Ingatkan Amien Rais soal Ini, Mungkin Dia Sudah Pikun)

PAN minta Ahok "copot" pin

Terkait penghargaan yang diterima Ahok dari Amien tersebut, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan meminta Ahok "mencopot" pin demokrasi yang pernah diberikan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu kepadanya.

(Baca: Anggap Ahok Kini Beringas, PAN Minta Pin Demokrasi dari Amien Rais Dicopot)

Yohan menilai, pin tersebut sudah tak pantas disematkan kepada Ahok karena kini sikapnya telah berubah. Ia menilai Ahok bukan lagi sosok pemimpin yang demokratis.

"Kini, setelah Ahok berlaku beringas menculasi rakyat kecil, seperti di penggusuran Kampung Luar Batang demi reklamasi, sematan demokrasi itu pun luntur di mata Pak Amien," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Ahok dinilai tak lebih dari penguasa fasis, menjadikan pembangunan sebagai alat untuk "membegal" hak sipil rakyat.

Gaya kepemimpinan Ahok yang menggusur rakyat secara represif dinilai seperti mengubur hidup-hidup demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com