Akankah Pembatasan Motor Efektif Kurangi Kemacetan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa hari terakhir, publik dibuat geram akan wacana pelarangan motor melintas Jalan Sudirman-Thamrin mulai 1 Mei.

Pesan berantai beredar, berisi alternatif jalur bagi pengendara motor. Pesan itu diduga berasal dari akun Facebook Humas Polda Metro Jaya.

Di laman tersebut, netizen mengomentari informasi itu dengan protes keras.

Pasalnya, menurut netizen, pengendara mobil semakin dimudahkan dengan penghapusan three in one, sementara pengendara motor dipersulit dengan pelarangan melintas.

(Baca: Pembatasan Motor hingga ke Bundaran Senayan Ditargetkan Berlaku Awal Mei)

Akun Liverpudlian Nober misalnya, ia mengatakan bahwa penyebab macet sesungguhnya adalah mobil yang berisi satu orang.

"yg bikin macet tuh 1 mobil isinya 1 org.. Mikir ngapa pemerintahh!!! Mobil pribadi gede gede isinya satu org gedongan... parah parahh padahal kan Motor kecil gga bikin macet... yg kaya semakin serakah... yg miskin semakin tertindas.. parahhh !!"  tulis akun tersebut. 

Pemilik akun Yusran Yunus menyebut kebijakan ini diskriminatif.

"Kebijakan ini diskriminatif, mengapa sepeda motor yang dikorbankan, kan jg sudah bayar pajak, sama dgn yg mrk punya mobil...Bagaimana kalau kebijakannya digilir, mobil juga dilarang melintas di hari tertentu, motor juga demikian, jadi adil...Kebijakan yang adil itu, tidak boleh diskriminatif." tulisnya, Minggu (24/4/2016).

Sementara itu, akun @Kurniawan48St menulis, "Coba bikin kebijaksanaan lebih bijaksana. Disaat transportasi massal blm siap mngkn roda 2 bisa dipakai buat altenatif buat solusi kemacetan. Ini malah dilarang. #aneh pak," katanya, Senin (25/4/2016).

Kebijakan 1 Mei itu dibantah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini bahkan sampai mengait-ngaitkannya dengan serangan terhadap dirinya.

"Ini bukti orang yang mau demo, orangnya kurang. Makanya, mereka sebarin isu, apalagi isu nyerang Ahok, kan lebih ramai," ujar Ahok di Lapangan IRTI Monas, Senin (25/4/2016).

Demo yang dimaksud Ahok adalah demo buruh yang biasa terjadi pada 1 Mei. Ahok menduga, isu pelarangan motor ini sengaja disebar untuk memanaskan Hari Buruh nanti.

"Itu isunya saya lihat kiriman WA, wah sudah ada rute pembatasan Mei. Itu saya curiga ada hubungan dengan Hari Buruh supaya bisa ngumpulin massa lebih banyak buat demo," katanya.

Namun, Ahok tak membantah bahwa memang ada wacana akan melarang motor untuk melewati Sudirman.

(Baca: Sepeda Motor Dilarang Lintasi Jalan Sudirman Setelah Pembatas Jalur Cepat Dibongkar)

Menurut dia, kebijakan ini telah diupayakannya sejak 2014, dimulai dengan pelarangan motor melintas Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat.

Hal ini tentunya ditujukan agar masyarakat beralih ke transportasi umum yang dinilai akan mengurai kemacetan Jakarta.

"Kami baru membatasi Harmoni sampai ke Bundaran HI. Jadi, motor bisa lewat belakang dan nanti akan kami perluas (jangkauan pembatasan sepeda motor) ke Gajah Mada, Hayam Wuruk, Blok M, kalau bus tingkatnya datang lagi," kata Ahok pada November 2014. 

Namun, Ahok memastikan, pelarangan motor baru akan berlaku setelah sistem jalan berbayar (ERP) berjalan dan bus-bus sudah cukup tersedia.

Rencana penerapan ERP di Jakarta pun sebenarnya sudah ada sejak awal masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo pada akhir 2012.

Tetapi, hingga kini, penerapannya belum juga terealisasi.

Sarana pendukung

Pakar tranportasi Universitas Indonesia, Tri Tjahjono mengatakan, pelarangan sepeda motor bisa saja diterapkan, apabila ERP untuk mobil berlaku dengan benar.

"ERP harus diterapkan dulu, tentunya juga dengan tarif yang mahal yang memaksa pengendara mobil ganti kendaraan umum, kalau cuma Rp 10.000-Rp 20.000 ya itu mampu dibeli oleh mayoritas warga Jakarta, harus mahal," katanya kepada Kompas.com, Senin (25/4/2016).

Tri mencontohkan London, Inggris, yang menerapkan tarif mahal bagi mobil yang melintas di ERP.

Sejak diterapkan pada 2003, tarif ERP di London meningkat terus, hingga kini berada pada 11.50 poundsterling per hari atau setara dengan Rp 220.000.

"Mungkin kalau di Jakarta Rp 50.000 tarifnya, ini ada hitungan ekonominya, banyak faktor yang dipertimbangkan, tapi intinya adalah mendorong pengendara mobil untuk berganti," ujarnya.

Selain menerapkan ERP, pemerintah dinilai perlu memikirkan sarana lain selain penambahan bus bagi masyarakat yang akan beralih ke transportasi umum.

"Jangan lupa harus ada fasilitas park and ride untuk mereka yang mau parkir kendaraan," katanya.

(Baca: DKI Pertimbangkan Tambah Bus Gratis dan Fasilitas "Park and Ride" Terkait Rencana Pelarangan Motor )

Selain itu, Tri juga menekankan pentingnya trotoar pagi pejalan kaki. Ia mengatakan, trotoar di Jakarta tidak layak.

"Di Indonesia, Jakarta itu paling buruk lho trotoarnya, masa trotoar ditumbuhi pohon? Itu kan buat pejalan kaki bukan buat pohon," kata dia.

Tri menyebut, hingga hari ini, fasilitas publik dan jalanan Jakarta belum ramah bagi pejalan kaki.

Selain trotoar, Tri juga menyoroti akses penyeberangan yang menyulitkan.

"Orang mau menyeberang harus lewat jembatan, ya kan jadinya malas, kenapa enggak bikin lampu merah saja," ujarnya.

Semua hal tersebut, menurut Tri, harus disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan yang menekan pengendara.

Kebijakan penghapusan three in one, pelarangan motor, dan penerapan ERP, merupakan kebijakan tambal sulam yang dinilainya hanya akan menyulitkan jika tidak disiapkan dengan baik.

Pelarangan motor di jalan protokol Sudirman-Thamrin juga dinilai tidak efektif bila tidak diperluas di jalan lain.

Sebab, menurut dia, hal itu justru akan menambah macet ruas jalan lain.

"Intinya, pemerintah harus bisa ciptakan kondisi yang aman, dan nyaman bagi masyarakat kalau memang mereka didorong untuk beralih ke transportasi publik," ujarnya.