Kompas.com - 27/04/2016, 17:25 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAs.com — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mencatat, ada 1.848 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menjadi bagian dari 57.000 PNS fiktif di seluruh Indonesia yang baru-baru ini terungkap Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala BKD DKI Jakarta Agus Suradika menyatakan, pihaknya sudah menelusuri data mengenai 1.848 orang itu. Dari penelusuran itu, sebanyak 1.000 orang di antaranya diketahui sebagai para pegawai yang sebenarnya sudah pensiun.

Dari 1.000 pensiunan itu, salah satu di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah DKI yang kemudian pernah menjadi Gubernur Jakarta, yaitu Fauzi Bowo atau Foke.

"Di antara 1.848 ini, sudah 1.000 yang pensiun. Nama Pak Foke masih ada di situ. Padahal sudah pensiun. Mengapa bisa terjadi? Nah, sekarang ini, kami tengah klarifikasi karena, bisa jadi, satu digit saja angka itu ada, maka sistem akan mencatat yang bersangkutan belum pensiun," kata Agus di Balai Kota, Rabu (27/4/2016).

Menurut Agus, pihaknya saat ini masih menelusuri ratusan PNS fiktif lainnya. Ia menengarai, dari jumlah yang belum terdata, beberapa di antaranya adalah PNS yang tengah menjalani proses hukum.

Agus mengatakan, PNS yang tengah menjalani proses hukum memang belum bisa diberhentikan sampai adanya putusan tetap secara hukum atau in kracht van gewijsde. Namun, di sisi lain, mereka belum melakukan pendaftaran secara elektronik.

"Karena mungkin PNS ini sedang proses persidangan, sudah ditahan, sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran. Namun, karena belum in kracht (in kracht van gewijsde), yang bersangkutan masih tetap mendapat gaji sebagaimana adanya sampai kita mendapat keputusannya," ujar dia.

Akhir pekan lalu, Deputi Bidang Reformasi Biorkrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, 57.000 PNS fiktif itu ada karena belum semua daerah di Indonesia menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya.

Karena itu, Yusuf meminta agar tiap-tiap instansi, mulai dari pusat hingga daerah, memperbaiki sistem data kepegawaiannya. Menanggapi hal itu, Agus menyatakan, pihaknya memang tengah melakukan pemutakhiran data.

Namun, Agus kembali menekankan, pemutakhiran data hanya bisa dilakukan terhadap PNS yang pensiun, bukan kepada PNS yang tengah menjalani proses hukum.

"Yang tidak bisa kita segerakan misalnya orang sudah diputuskan pengadilan salah, tetapi keputusan SK pengadilan belum kita peroleh. Kalau seperti itu, kita harus bersurat ke pengadilan untuk mendapatkan surat. Pasalnya, dari sisi administrasi, kita tidak bisa melakukan tindakan administratif, kecuali sudah memiliki surat di atas hitam dan putih," papar Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 2P Gondangdia-Senen

Rute Transjakarta 2P Gondangdia-Senen

Megapolitan
Rute Transjakarta 2Q Gondangdia-Balai Kota

Rute Transjakarta 2Q Gondangdia-Balai Kota

Megapolitan
Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan

Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan

Megapolitan
Delegasi Laos Datang ke Depok, Wali Kota Idris Sebut Mau Belajar Pengelolaan Limbah

Delegasi Laos Datang ke Depok, Wali Kota Idris Sebut Mau Belajar Pengelolaan Limbah

Megapolitan
10 Proyek Pembangunan TOD di Jalur MRT Jakarta Dikebut, Ada yang Diresmikan Awal 2023

10 Proyek Pembangunan TOD di Jalur MRT Jakarta Dikebut, Ada yang Diresmikan Awal 2023

Megapolitan
Macet Lebih dari 4 Jam, Lalin di Jalan Protokol Bekasi Kini Telah Lancar

Macet Lebih dari 4 Jam, Lalin di Jalan Protokol Bekasi Kini Telah Lancar

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Pungli Perpanjang SIM di Polres Depok, Kasatlantas Sebut Sudah Sesuai Prosedur

Tegaskan Tak Ada Pungli Perpanjang SIM di Polres Depok, Kasatlantas Sebut Sudah Sesuai Prosedur

Megapolitan
Penyebab Macet Parah di Jalan Protokol Bekasi, Dishub: Ada Genangan Air Cukup Tinggi

Penyebab Macet Parah di Jalan Protokol Bekasi, Dishub: Ada Genangan Air Cukup Tinggi

Megapolitan
Kasus Balita Tewas Dibanting di Jaksel, Polisi Imbau Orangtua Tak Sembarangan Titip Anak

Kasus Balita Tewas Dibanting di Jaksel, Polisi Imbau Orangtua Tak Sembarangan Titip Anak

Megapolitan
9 Wilayah di Jakarta Utara Berpotensi Alami Banjir Rob 6-13 Desember 2022

9 Wilayah di Jakarta Utara Berpotensi Alami Banjir Rob 6-13 Desember 2022

Megapolitan
Kepala Terbentur Tiga Kali, Tengkorak Bocah yang Dianiaya Pacar Ibunya Retak

Kepala Terbentur Tiga Kali, Tengkorak Bocah yang Dianiaya Pacar Ibunya Retak

Megapolitan
Konsep Revitalisasi Terminal Blok M di Tangan MRT, Dua Stasiun Akan Dihubungkan

Konsep Revitalisasi Terminal Blok M di Tangan MRT, Dua Stasiun Akan Dihubungkan

Megapolitan
Peparprov ke-IV Banten Dimulai Hari Ini, 401 Atlet Paralympic Siap Bertanding

Peparprov ke-IV Banten Dimulai Hari Ini, 401 Atlet Paralympic Siap Bertanding

Megapolitan
Musim Libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kalideres Dirikan Posko Kesehatan untuk Sopir dan Penumpang

Musim Libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kalideres Dirikan Posko Kesehatan untuk Sopir dan Penumpang

Megapolitan
Disegel, Bangunan Penampungan Limbah dan Barang Rongsok yang Berdiri Liar di Bekasi

Disegel, Bangunan Penampungan Limbah dan Barang Rongsok yang Berdiri Liar di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.